Kebijakan Formulasi Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Kampanye Golput Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Aritonang, Hendri and HAFRIDA, HAFRIDA and Liyus, Herry (2025) Kebijakan Formulasi Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Kampanye Golput Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. S2 thesis, Fakultas Hukum.

	Text cover.pdf Download (368kB)
	Text tesis full.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text PERSETUJUAN TESIS HENDRI ARITONANG.pdf Download (447kB)
	Text pengesahan tesis hendri .pdf Download (174kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (531kB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Download (570kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (504kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap pelaku kampanye golput menurut peraturan perundang-undangan Indonesia; 2) untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi terhadap ancaman pidana terhadap pelaku kampanye golput menurut peraturan perundang-undangan Indonesia pada masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterprestasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengaturan hukum terhadap pelaku kampanye golput menurut peraturan perundang-undangan Indonesia bahwa perbuatan tindak pidana mengkampanyekan golput diatur dalam Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 146 hingga Pasal 152 KUHP yang secara jelas menentukan beberapa perbuatan yang dapat dipidana terkait dengan Pemilu. Kampanye golput tidak bisa dijerat menggunakan UU ITE, tidak ditemukan adanya ketentuan di dalam UU ITE yang dapat digunakan untuk menjerat ajakan untuk golput. Ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang dalam UU ITE dan perubahannya saat ini hanya dapat digunakan untuk menjerat perbuatan-perbuatan seperti penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pelanggaran kesusilaan, muatan perjudian, muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen, informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, akses tanpa izin, perusakan informasi elektronik, dan perbuatan lain; 2) Kebijakan formulasi terhadap ancaman pidana terhadap pelaku kampanye golput menurut peraturan perundang-undangan Indonesia pada masa yang akan datang bahwa pemidanaan gerakan golput hanya bisa dilakukan apabila gerakan tersebut disertai politik uang atau dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih. Pemidanaan terhadap pelaku kampanye golput tidak dapat dilakukan sepanjang tidak membuat kekacauan atau mengganggu atau tidak menyebabkan hilangnya hak orang lain untuk memilih. Orang dapat dipidana terkait pemilu yakni saat menganggu jalannya pemilu, menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih, dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > KD England and Wales > KDC Scotland
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	HENDRI ARITONANG
Date Deposited:	14 Mar 2025 03:47
Last Modified:	14 Mar 2025 03:47
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/76369

Actions (login required)

View Item