KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYEBARAN DATA PRIBADI OLEH JURNALIS DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

TRI MAHENDRA, BOVIN and Yahya, Taufik and Putra, Akbar Kurnia and Satoto, Sukamto (2025) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYEBARAN DATA PRIBADI OLEH JURNALIS DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA. S2 thesis, Universitas Jambi.

	Text Tesis Bovin MH docx revisi sidang 2.docx Restricted to Repository staff only Download (734kB)
	Text Cover.pdf Download (175kB)
	Text bovin.pdf Download (613kB)
	Text Daftar isi.pdf Download (162kB)
	Text Bab1.pdf Download (653kB)
	Text Bab2.pdf Download (508kB)
	Text Bab 3.pdf Download (409kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penyebaran data pribadi oleh Jurnalis dalam rangka perlindungan data pribadi di Indonesia dan 2) untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap penyebaran data pribadi oleh Jurnalis dalam rangka perlindungan data pribadi di Indonesia pada masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterprestasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengaturan penyebaran data pribadi oleh Jurnalis dalam rangka perlindungan data pribadi di Indonesia, bahwa perlindungan hukum terhadap jurnalis diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1990 Tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, tetapi pada faktanya aturan ini dianggap bertentangan dengan hak-hak bagi para pekerja pers yaitu jurnalis dalam menjalankan profesinya yang dapat menimbulkan diskriminasi hukum. Hal ini dapat menjadi konflik hukum karena pada beberapa pasal yang bertentangan atau tumpang tindih pada regulasi pers sendiri apabil undang-undang ini terus dibiarkan tanpa ada revisi guna harmonisasi pada peraturan khusus lainnya maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum; 2) kebijakan hukum pidana terhadap penyebaran data pribadi oleh Jurnalis dalam rangka perlindungan data pribadi di Indonesia pada masa yang akan datang bahwa agar ketika jurnalis dalam menjalankan profesinya menjadi korban mendapatkan perlindungan hukum dan tidak menjadi korban akibat tugas dari profesinya tersebut. Perlindungan hukum jurnalis dalam menjalankan profesinya merupakan salah satu pilar dalam negara Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Tetapi, di lapangan rentan terjadi masalah terhadap pemberi informasi, mereka terkadang menjadi kambing hitam dari situasi tertentu, padahal telah jelas bahwa mereka dilindungi secara konstitusi.

Type:	Thesis (S2)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	Bovin tri mahendra
Date Deposited:	09 Apr 2025 08:51
Last Modified:	11 Aug 2025 06:18
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/76694

Actions (login required)

View Item