PERADILAN IN ABSENTIA DALAM TINDAK PIDANA PEMILU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

Anggaraini, Rara and Usman, Usman and Liyus, Herry (2025) PERADILAN IN ABSENTIA DALAM TINDAK PIDANA PEMILU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA. S2 thesis, Fakultas Hukum.

[img] Text
TESIS FULL.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[img] Text
COVER.pdf

Download (433kB)
[img] Text
20250326143446phpd1yznr.pdf

Download (462kB)
[img] Text
20250326142811phpIv4Wqq.pdf

Download (522kB)
[img] Text
20250326143041phpig11Fn.pdf

Download (804kB)
[img] Text
20250326143228phpidSATS (1).pdf

Download (570kB)
[img] Text
20250326143252phpTClGRw.pdf

Download (490kB)
Official URL: https://law.unja.ac.id/

Abstract

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan atas peradilan in absentia dalam tindak pidana pemilu di Indonesia; 2) untuk mengetahui dan menganalisis. kebijakan hukum acara pidana terhadap peradilan in absentia dalam tindak pidana pemilu di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterprestasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengaturan atas peradilan in absentia dalam tindak pidana pemilu di Indonesia diatur di dalam undang-undang pemilu yang merupakan undang-undang khusus (lex specialist). Secara umum perbuatan tindak pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu dan tata cara penyelesaiannya mengacu kepada KUHAP. Karena menganut asas lex specialist derogate lex generali, maka aturan dalam undang-undang pemilu lebih utama). Ketentuan Undang-undang pemilu tidak ada yang mengatur secara tegas mengenai in absentia dalam hal penanganan tindak pidana pemilu. Tidak ada aturan atau pasal (kekaburan hukum) yang mengatur dan bersifat mengikat seorang terdakwa mengenai in absentia pada proses penanganan tindak pidana pemilu; 2) Kebijakan hukum acara pidana terhadap peradilan in absentia dalam tindak pidana pemilu di Indonesia bahwa kebijakan peradilan in absentia memungkinkan pengadilan untuk mempercepat proses peradilan dan mencegah penyimpangan dalam proses hukum. Penundaan persidangan bisa sangat mempengaruhi kasus, terutama jika alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, tidak dapat mendukung pembuktian perkara. Di sisi lain kebijakan peradilan in absentia dapat membahayakan hak-hak tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, pengadilan harus memberikan kesempatan yang adil bagi tersangka atau terdakwa untuk menyampaikan pembelaan mereka, bahkan jika mereka tidak hadir di persidangan. Kata Kunci: Peradilan In Absentia, Tindak Pidana Pemilu, Hukum Acara Pidana

Type: Thesis (S2)
Subjects: K Law > KD England and Wales > KDC Scotland
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: RARA ANGGARAINI
Date Deposited: 10 Apr 2025 03:24
Last Modified: 10 Apr 2025 03:24
URI: https://repository.unja.ac.id/id/eprint/76765

Actions (login required)

View Item View Item