Disparitas Putusan Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanah Dalam Perspektif Keadilan Hukum

Saputra, Ikhsan and Lasmadi, Sahuri and Liyus, Herry (2025) Disparitas Putusan Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanah Dalam Perspektif Keadilan Hukum. S2 thesis, Fakultas Hukum.

	Text TESIS FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text COVER.pdf Download (363kB)
	Text PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS.pdf Download (194kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (531kB)
	Text BAB I.pdf Download (843kB)
	Text BAB V.pdf Download (507kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (563kB)

Abstract

Tujuan penelitian adalah mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pemalsuan surat tanah Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jmb dan Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Jmb dalam perspektif keadilan hukum. Dengan Tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana bentuk pidana yang dijatuhkan hakim pad atindak pidana pemalsuan surat tanah dalam Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jmb dan Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Jmb? 2)Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pemalsuan surat tanah Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jmb dan Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Jmb dalam perspektif keadilan hukum? Dengan perumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundnag-undangan (statue approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginvertarisasi, mensistematisasi dan menginterpretasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Disparitas Putusan Pidana Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jmb dan Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2024/PN Jmb dalam tindak pidana pemalsuan surat tanah diketahui disebabkan oleh beberapa faktor hukum yang berasal dari hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan. 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi terdakwa pemalsuan surat tanah yakni dalam Putusan Pidana Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jmb, keyakinan majelis hakim menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak memenuhi unsur dalam Pasal 263 KUHP dan dinyatakan bebas. Sementara itu dalam Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2024/PN Jmb, majelis hakim memiliki keyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP, dan dijatuhi putusan pidana penjara 3 tahun. Pertimbangan hakim jika dilihat dari sisi perspektif keadilan hukum, hakim haruslah memiliki kebijaksanaan dalam melihat fakta hukum di persidangan dan memiliki keadilan hukum yang mana tidak harus sama rata namun berimbang dan berlandaskan hukum, seharusnya dalam pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana kedua terdakwa haruslah mencerminkan keadilan hukum. Rekomendasi diberikan: 1) Kepada pemangku kepentingan adanya pedoman penjatuhan pidana secara detail terhadap suatu perkara-perkara yang memiliki karakteristik sejenis agar terciptanya keserasian dalam pengambilan keputusan oleh hakim, serta meminimalisir adanya disparitas putusan karena perbedaan penjatuhan hukuman atau pidana antara hakim yang satu dengan hakim lainnya. 2) Agar hakim lebih menekankan adanya peradilan yang dapat mewujudkan unsur keadilan hukum bagi setiap pihak yang bersangkutan dengan perkara pidana di dalam persidangan. Kata Kunci: Disparitas, Tindak Pidana Pemalsuan Surat, Keadilan Hukum.

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > KD England and Wales > KDC Scotland
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	IKHSAN SAPUTRA
Date Deposited:	10 Apr 2025 03:25
Last Modified:	10 Apr 2025 03:25
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/76799

Actions (login required)

View Item