PERAN PEMERINTAH DESA PADA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DALAM PERMEN AGRARIA NO 11 TAHUN 2016 DI DESA MUARA DELANG KABUPATEN MERANGIN

Armis, Mita (2025) PERAN PEMERINTAH DESA PADA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DALAM PERMEN AGRARIA NO 11 TAHUN 2016 DI DESA MUARA DELANG KABUPATEN MERANGIN. S1 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

	Text Skripsi Mita Cover.pdf Download (24kB)
	Text Skripsi Mita Persetujuan&Pengesahan.pdf Download (462kB)
	Text Skripsi Mita (2) (1)-7.pdf Download (7kB)
	Text Skripsi Mita BAB 1.pdf Download (146kB)
	Text Skripsi Mita BAB V.pdf Download (212kB)
	Text Skripsi Mita Daftar Pustaka.pdf Download (129kB)
	Text Skripsi Mita (2) (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Armis, Mita. 2025. Peran Pemerintah Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam Permen Agraria No 11 Tahun 2016 di Desa Muara Delang Kabupaten Merangin: Skripsi, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, FKIP Universitas Jambi, Pembimbing: (I) Nurmalia Dewi, M.Pd. (II) Priazki Hajri, M.Pd. Kata Kunci : Peran Pemerintah Desa, Penyelesaian Sengketa Tanah, Permen Agraria No. 11 Tahun 2016 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran pemerintah desa dalam penyelesaian sengketa tanah, khususnya di Desa Muara Delang, Kabupaten Merangin. Sengketa tanah merupakan masalah yang kerap terjadi di Indonesia, termasuk di desa ini, akibat penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa periode 2009-2015 yang memperjualbelikan tanah negara untuk kepentingan pribadi. Peraturan Menteri Agraria No. 11 Tahun 2016 memberikan kerangka hukum untuk penyelesaian kasus pertanahan, di mana pemerintah desa diharapkan berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah desa dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Muara Delang dan tantangan apa saja yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Muara Delang, Kabupaten Merangin, berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Masalah sengketa tanah di Desa Muara Delang, khususnya terkait lahan asrama polri, muncul akibat penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa periode 2009-2015 yang memperjual belikan tanah negara untuk kepentingan pribadi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak, termasuk kepala desa dan masyarakat yang bersengketa, untuk memperoleh gambaran tentang akar permasalahan dan langkah penyelesaiannya. Hasil dan kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki peran penting dalam menjadi mediator antara pihak-pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian sengketa dihadapkan pada tantangan, seperti kurangnya dokumen resmi dan sikap tidak kooperatif dari pihak-pihak tertentu. Selain itu, pemerintah desa juga menghadapi kendala berupa kurangnya arsip atau dokumen penting yang diperlukan, serta adanya tantangan dari pihak kepolisian dan masyarakat terkait dengan tidak adanya tanggung jawab dari mantan kepala desa yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit.

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Peran Pemerintah Desa, Penyelesaian Sengketa Tanah, Permen Agraria No. 11 Tahun 2016
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan > Pendidikan PPKn
Depositing User:	MITA ARMIS
Date Deposited:	10 Apr 2025 02:46
Last Modified:	02 Aug 2025 12:39
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/76820

Actions (login required)

View Item