KEBIJAKAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI BIOMETRIK DALAM PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN DI INDONESIA

Baifat, Ferry Rizki KEBIJAKAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI BIOMETRIK DALAM PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN DI INDONESIA. Universitas Jambi.

	Text DISERTASI BAIFAT Maret 2025 (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text BAB I (1).pdf Download (398kB)
	Text BAB VI BAifat.pdf Download (128kB)
	Text Cover baifat.pdf Download (62kB)
	Text Abstrak Baifat.pdf Download (187kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (255kB)
	Text Lembaran Pengesahan Ferry Rizki Baifat.pdf Download (278kB)
	Text Lembaran Persetujuan Ferry Rizki Baifat.pdf Download (177kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan; (1) Untuk mengetahui, pengaturan teknologi informasi biometrik sebagai penegak hukum kemigrasian. (2) Untuk mengetahui, Bagaimana teknologi informasi biometrik sebagai penegak hukum kemigrasian di Indonesia (3) Untuk menemukan yang dapat menjalankan pelaksanaan keimigrasian dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan pelayanan dalam pengaturan masuk dan tinggal warga asing. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan langkah langkah deskriosi, sistematika dan eksplanasi terhadap isi hukum positif secara mendalam dengan pendekatan perundang undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil peneltian ini menunjukan bahwa peraturan keimigrasian saat ini terletak pada peraturan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, keimigrasian biometrik berdasakan penegakan hukum keimgrasian di Indonesia. Konsep Teknologi Informasi Biometrik dalam penegakan hukum kemigrasian di Indonesia masih bersifat parsial, penggunaan TIB dalam pelayanan kemigrasian dan kontrol. Masing-masing lembaga memiliki sistem TIB tersendiri diperlukan pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan data dari sistem TIB. Formulasi ideal dalam mewujudkan penegakan hukum kemigrasian berbasis Teknologi Informasi Biometrik harus dilakukan oleh suatu lembaga yang khusus dibentuk untuk memberikan dan menyediakan sistem TIB yang dapat dilakukan secara terpadu dan terintegrasi lembaga tersebut berfungsi menyimpan seluruh data yang dapat digunakan oleh seluruh instansi penegak hukum

Type:	Article
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Ferry Rizki Baifat
Date Deposited:	11 Apr 2025 02:28
Last Modified:	11 Apr 2025 02:28
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/76850

Actions (login required)

View Item