LEGAL STANDING MENTERI DAN JAKSA AGUNG MEWAKILI PEMERINTAH SEBAGAI PEMOHON PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Biharu, Adam Deyant (2025) LEGAL STANDING MENTERI DAN JAKSA AGUNG MEWAKILI PEMERINTAH SEBAGAI PEMOHON PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. S1 thesis, Universitas Jambi.

	Text Cover.pdf Download (330kB)
	Text Persetujuan & pengesahan.pdf Download (744kB)
	Text Abstrak.pdf Download (434kB)
	Text BAB 1.pdf Download (346kB)
	Text BAB 4.pdf Download (215kB)
	Text Dafus.pdf Download (236kB)
	Text Skripsi Full Text.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan pemohon pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi serta legal standing Menteri dan Jaksa Agung dalam mewakili Pemerintah sebagai pemohon di Mahkamah Konstitusi. Bahwa Pemerintah sebagai pemohon dapat diwakili oleh Menteri dan Jaksa Agung dalam perkara pembubaran partai politik di Mahkamah Kosntistusi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan mengkaji bahan pustaka melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sejarah. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pembubaran partai politik dapat dilakukan melalui proses peradilan di Mahkamah Konstitusi dengan Pemerintah sebagai pemohon tunggal, namun dapat diwakili oleh Menteri dan Jaksa Agung. Pembatasan legal standing kepada Menteri dan Jaksa Agung dalam mengajukan permohonan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi perlu dipertimbangkan Kembali mengingat lembaga negara Pemerintah bukan hanya sebatas Menteri dan Jaksa Agung saja. Dengan demikian, ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 12 Tahun 2008 perlu dilakukan perubahan guna memperluas legal standing pemohon dengan memungkinkan lembaga negara Pemerintah lainnya agar dapat mewakili Presiden dalam pembubaran partai politik. Kata Kunci: Pembubaran Partai Politik, Mahkamah Konstitusi, Legal Standing.

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Pembubaran Partai Politik, Mahkamah Konstitusi, Legal Standing.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	BIHARU
Date Deposited:	10 Apr 2025 04:10
Last Modified:	10 Apr 2025 04:10
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/76860

Actions (login required)

View Item