PENGGANTIAN CALON LEGISLATIF TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM OLEH PARTAI POLITIK SEBELUM PELANTIKAN PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Mayasari, Vevryka (2025) PENGGANTIAN CALON LEGISLATIF TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM OLEH PARTAI POLITIK SEBELUM PELANTIKAN PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. S2 thesis, Hukum Pemerintahan.

	Text tesis ok.pdf Restricted to Repository staff only Download (826kB)
	Text COVER Tesis (1).pdf Download (242kB)
	Text PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS MAYA.pdf Download (543kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (289kB)
	Text BAB I.pdf Download (651kB)
	Text BAB V.pdf Download (188kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (425kB)

Abstract

Partai Politik berfungsi sebagai perantara strategis antara proses pemerintahan dan rakyat. Banyak yang berpendapat bahwa partai politik pada dasarnya mengatur demokrasi. Dikutip dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menjelaskan bahwa pada pemilihan umum legislatif tahun 2024 banyak terjadi penggantian calon Anggota legislatif terpilih oleh partai pengusung dengan alasan yang tidak jelas. Praktik ini merusak kedaulatan rakyat karena bertentangan dengan sistem pemilu proporsional terbuka, yang menyatakan bahwa calon dengan suara terbanyak yang memegang jabatan. Dari sisi legislatif, persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah legalitas dan tata cara penggantian calon legislatif terpilih oleh partai politik dalam pemilihan umum sebelum pelantikan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan penggantian calon legislatif terpilih dalam pemilihan umum oleh partai politik sebelum pelantikan perspektif peraturan perundang-undangan, dan mengetahui bagaimana kepastian hukum penggantian calon legislatif terpilih dalam pemilihan umum oleh partai politik sebelum pelantikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (Satute Approach), pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Menurut temuan studi tersebut, Aturan Dasar partai politik (AD) dan aturan rumah tangga (ART) mengatur proses pemberhentian anggota partai, yang memungkinkan mereka menggantikan calon legislatif terpilih dalam pemilihan legislatif. Terdapat celah masuknya kepentingan tertentu dalam pemberhentian anggota partai politik. Pertama, Dewan Pengurus Partai di tingkat daerah dapat mengusulkan pemberhentian anggota partai, Dewan Pengurus Partai tingkat Daerah memiliki hak untuk mengusulkan nama-nama anggota partai untuk diberhentikan. Kedua, Dewan Pengurus Pusat Partai tidak lagi melakukan verifikasi ulang terkait usulan tersebut dan langsung mengeluarkan penetapan langsung. Penggantian calon legisltaif terpilih oleh partai politik sejatinya telah menciderai demokrasi di Indonesia. Sehingga perlu adanya perlindungan bagi calon anggota legislatif terpilih dari sejak penetapan hingga pelantikan agar amanah rakyat Indonesia yang sudah dititipkan kepada calon legislatif terpilih tidak dicederai ole segelintir kelompok dengan kepentingannya. Perlunya regulasi yang jelas dan tegas dari pemerintah terkait sistem pemilihan umum termasuk di dalamnya regulasi terkait masa tunggu anggota legislatif terpilih sampai pelantikan, agar menutup celah terjadinya penyalahgunaan kuasa oleh partai politik dengan melakukan penggantian calon anggota legislatif terpilih yang dapat merusak demokrasi di Indonesia dan mengganggu jalannya proses pelaksanaan pemilu. Kata Kunci: Penggantian, Calon Legislatif Terpilih, Pemilu, Partai Politik

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	Vevryka Mayasari
Date Deposited:	10 Apr 2025 06:36
Last Modified:	10 Apr 2025 06:36
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/76890

Actions (login required)

View Item