Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor di Indonesia Ditinjau dari Pengaturan Jangka Waktu Penetapannya

Gultom, Anggiat Sahat Maruli (2025) Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor di Indonesia Ditinjau dari Pengaturan Jangka Waktu Penetapannya. S2 thesis, Universitas Jambi.

	Text Cover.pdf Download (34kB)
	Text Persetujuan Tesis.pdf Download (1MB)
	Text pengesahan.pdf Download (1MB)
	Text Abstrak.pdf Download (164kB)
	Text BAB I.pdf Download (553kB)
	Text BAB V.pdf Download (161kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (560kB)
	Text Tesis Final Anggiat (2).pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah provinsi, termasuk dalam penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB). NJKB berfungsi sebagai dasar perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, keterlambatan dalam pengundangan regulasi terkait NJKB sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat realisasi penerimaan pajak daerah. Penelitian ini mengkaji kewenangan hukum pemerintah provinsi dalam menetapkan NJKB serta menganalisis dampak keterlambatan regulasi terhadap kebijakan fiskal dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah untuk menganalisis kewenangan pemerintah provinsi dalam menetapkan NJKB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah memberikan dasar hukum bagi pemerintah provinsi dalam menetapkan NJKB, keterlambatan dalam penerbitan peraturan menteri menciptakan kesenjangan dalam implementasi kebijakan. Keterlambatan ini berdampak pada efisiensi pemungutan pajak, industri otomotif, serta administrasi pelayanan publik, sehingga menimbulkan konsekuensi ekonomi dan administratif di tingkat daerah.Untuk memastikan penetapan NJKB yang tepat waktu dan efektif, penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, penetapan batas waktu yang jelas dalam regulasi, serta perbaikan mekanisme administratif guna memfasilitasi implementasi kebijakan NJKB. Perbaikan ini sangat penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Kata Kunci: otonomi daerah, kewenangan pemerintah provinsi, Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), kebijakan fiskal, kepastian hukum.

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	ANGGIAT SAHAT MARULI GULTOM
Date Deposited:	11 Apr 2025 01:26
Last Modified:	11 Apr 2025 01:26
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/76939

Actions (login required)

View Item