PENGATURAN UNSUR MERUGIKAN PEREKONOMIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Despiola, Antonius PENGATURAN UNSUR MERUGIKAN PEREKONOMIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM. Universitas JaMBI.

	Text Full Disertasi Ok Antonius.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)
	Text Cover.pdf Download (22kB)
	Text ABSTRAK. Terbuka. Kerugian Perekonomian Negara.pdf Download (156kB)
	Text Pengesahan anton.pdf Download (354kB)
	Text BAB I. Terbuka. Unsur Merugikan Perekonomian Negara (1).pdf Download (632kB)
	Text BAB VI. Terbuka. Unsur Kerugian Perekonomian Negara (1).pdf Download (163kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA. Terbuka. Kerugian Perekonomian Negara.pdf Download (474kB)
	Text Lembaran Persetujuan Antonius.pdf Download (182kB)

Abstract

Tindak Pidana Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merugikan perekonomian negara. Pengaturan unsur merugikan perekonomian negara belum diatur secara tegas dan lengkap, untuk kemudian berpengaruh pada penafsiran yang berbeda dari aparat penegak hukum berkaitan dengan unsur merugikan perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu pertama, bagaimana parameter kerugian perekonomian negara sebagai unsur dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif perundang-undangan?, kedua bagaimana penerapan asas kepastian hukum dalam pengaturan unsur kerugian perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi di Indonesia?, dan ketiga, bagaimana konsep pengaturan unsur kerugian perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi ke depan dalam perspektif kepastian hukum? Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pertama, parameter kerugian perekonomian negara sebagai unsur dalam tindak pidana korupsi di Indonesia tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga penentuan adanya kerugian perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi di Indonesia didasarkan pada parameter kerugian perekonomian negara yang ditentukan sendiri oleh para ahli yang termuat dalam laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian perekonomian negara. Kedua, asas kepastian hukum belum diterapkan dalam pengaturan unsur merugikan perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, karena sampai dengan saat ini tidak terdapat peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang perekonomian negara dan pengaturan unsur merugikan perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Ketiga, konsep pengaturan unsur merugikan perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi ke depan yang memenuhi perspektif kepastian hukum, dilakukan melalui pembentukan undang-undang yang mengatur tentang perekonomian negara dan perubahan UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, serta perubahan UU No. 5 Tahun 2011, yang didasarkan pada landasan filosofis nilai-nilai Pancasila dan landasan konstitusional berdasarkan UUD 1945. Pembentukan undang-undang tentang Perekonomian Negara dilakukan dengan memberikan pengaturan adanya norma pengertian perekonomian negara, ruang lingkup perekonomian negara, kekuasaan atas pengelolaan perekonomian negara, tanggung jawab negara dalam aktivitas perekonomian negara, hubungan perekonomian negara dengan perekonomian masyarakat, pengawasan perekonomian negara, dan ketentuan tindak pidana, sanksi administratif, serta ganti rugi. Selain itu, dalam pengaturan unsur kerugian perekonomian negara, maka penghitungan kerugian perekonomian Negara haruslah dilakukan dengan menggunakan prespektif makro dikarenakan kerugian perekonomian lebih luas dari kerugian keuangan negara, karena mempertimbangkan hal-hal yang berwujud fisik maupun yang tidak berwujud fisik yang teridentifikasi dari ukuran atau indikator ekonomi.

Type:	Article
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	ANTONIUS DESPINOLA
Date Deposited:	14 Apr 2025 02:53
Last Modified:	14 Apr 2025 02:53
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/77150

Actions (login required)

View Item