Mufadhol, Alif (2025) Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi. S1 thesis, Fakultas Hukum Universitas Jambi.
![]() |
Text
SKRIPSI ALIF MUFADHOL B1A121467 FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (994kB) | Request a copy |
![]() |
Text
Lembar Persetujuan dan Pengesahan.pdf Download (278kB) |
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (516kB) |
![]() |
Text
COVER.pdf Download (61kB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (761kB) |
![]() |
Text
BAB IV.pdf Download (386kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (372kB) |
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi ? 2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi ?. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian, Polsek Telanaipura menerapkan cara penegakan hukum sesuai dengan KUHAP, prosesnya meliputi penyelidikan, penyidikan dan pelimpahan ke penuntut umum serta juga melalui restorative justice. Selanjutnya kendala yang dialami oleh Polsek Telanaipura meliputi faktor penegak hukum, yakni keterbatasan kemampuan penyelidik dalam mengungkap sebuah tindak pidana pencurian dan minimnya penegak hukum yang terdapat di tingkat kepolisian sektor, faktor masyarakat yakni masyarakat yang enggan untuk menjadi saksi dengan alasan tidak mau berurusan dengan pihak kepolisian. dan faktor sarana dan prasarana yakni minimnya petunjuk yang diakibatkan minimnya fasilitas keamanan seperti CCTV menyulitkan pihak kepolisian dalam mengungkap pelaku tindak pidana pencurian.
Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | ALIF MUFADHOL |
Date Deposited: | 14 Apr 2025 08:24 |
Last Modified: | 14 Apr 2025 08:24 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/77225 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |