PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL

alfani, nadya and Yahya, Taufik and Erwin, Erwin and Sudarti, Elly and Hafrida, Hafrida and Liyus, Herry (2025) PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL. S2 thesis, Universitas Jambi.

	Text Cover Nadya.pdf Download (492kB)
	Text Daftar Isi Nadya.pdf Download (298kB)
	Text Bab I Nadya.pdf Download (535kB)
	Text Bab II Nadya.pdf Download (449kB)
	Text Bab III Nadya.pdf Download (383kB)
	Text Tesis Nadya (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text Pengesahan Nadya.pdf Download (174kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum korban pornografi di Media sosial dan upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum korban pornografi di media sosial. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus. Hasil penelitian bahwa: Bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat didasarkan pada dampak atau kerugian yang dirasakan oleh korban pornografi di meda sosial. Pada umumnya, perlindungan tersebut antara lain: a) Restitusi, yaitu Restitusi merupakan bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban, keluarganya atau pihak ketiga; b) Bantuan Medis dan Bantuan Rehabilitas Psiko-Sosial, yaitu Korban berhak mendapatkan bantuan baik secara medis maupun bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan yang dimaksud dapat diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; c) Perlindungan dari Keluarga, yaitu Keluarga dapat memberikan dorongan dan motivasi agar korban tidak larut dalam kesedihan maupun masalah yang dihadapinya; d) Perlindungan dari Masyarakat, yaitu Masyarakat harus mampu mengayomi dan melindungi korban dengan tidak memberikan stigma, mengucilkan korban, dan tidak menjauhi korban. Upaya perlindungan hukum korban pornografi di media sosial. Dalam kasus tindak pidana pornografi dalam media elektronik, sebagaimana diatur dalam Undang.Undang Republik Indonesi.A Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dimana pasal yang memiliki muatan atau hubungan terkait pelanggaran pornografi yaitu berkaitan dengan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur tentang perbuatan yang dilarang; setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Penegakan terhadap perlindungan hukum korban kejahatan pornografi juga diatur dalam Pasal 4 s/d Pasal 14 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Yaitu siapa pun dilarang membuat, mengedarkan, dan memfasilitasi kekerasan seksual, hubungan intim, masturbasi atau onani, tampilan yang tidak berbusana, pertunjukan alat vital atau porno aksi anak. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban Pornografi, Media Sosial

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nadya Alfani
Date Deposited:	17 Apr 2025 07:02
Last Modified:	17 Apr 2025 07:03
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/77451

Actions (login required)

View Item