IMPLEMENTASI PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) MUARO JAMBI PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024

Fajri, Ilham (2025) IMPLEMENTASI PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) MUARO JAMBI PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024. S1 thesis, UNIVERSITAS UNJA.

	Text abstrak.pdf Download (744kB)
	Text bab 1.pdf Download (963kB)
	Text bab 4.pdf Download (449kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (693kB)
	Text Lembar pengesahan.pdf Download (181kB)
	Text Cover.pdf Download (383kB)
	Text skripsi yudisium ilham fajri terbaru_April 2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muaro Jambi pada Pemilihan Legislatif tahun 2024, serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi Bawaslu Muaro Jambi dalam menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Legislatif di Kabupaten Muaro Jambi tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pengimplementasian penertiban APK yang dilakukan oleh bawaslu yaitu melalui beberapa tahapan. Adapun tahapan yang di maksud yaitu :1) komunikasi, pada tahapan ini bawaslu Muaro Jambi melakukan sosialisasi dalam bentuk rapat koordinasi terkait tata tertib pada tempat pemasangan APK, dan waktu pemasangan APK. Selain itu Bawaslu juga melakukan kerjasama dengan pihak ekstern (KPU, Perkim, Sat pol-pp, TNI dan Polri) dan intern (Panwascam dan Pokja) untuk pelaksanaan persiapan penertiban APK. 2) tahapan sumberdaya, bawaslu melakukan pelatihan peningkatan pengawasan bertujuan mencegah terjadi pelanggaran salah satunya APK. dan mempersiapkan alat dan transportasi yang cukup memadai untuk penertiban. 3) tahapan Disposisi, sebelum menjelang habis masa kampanye bawaslu kembali menghimbau kepada peserta pemilu untuk melakukan penertiban APK secara mandiri. 4) Struktur birokrasi, dalam hal ini bawaslu yang mempunyai wewenang dengan berkewajiban dalam melakukan penertiban APK (SOP). Seringnya terjadi pelanggaran APK di Muaro Jambi disebabkan beberapah faktor yang tidak lain kurang taat peserta pemilu pada tata tertib dalam berkampanye salah satunya APK. Kurangnya aturan terkait serta dukungan pemerintah menjadi bagian faktor kendala tersebut. Untuk itu perlunya kesadaran dari peserta pemilu dan dukungan pemerintah daerah dalam menyukses pemilu. Sehingga peneliti berharap Bawaslu dalam hal ini melakukan penguatan regulasi dan prosedur terkait APK. This study aims to examine the implementation process of the regulation of Campaign Props (APK) by the Election Supervisory Body (Bawaslu) of Muaro Jambi during the 2024 Legislative Election, as well as to identify the challenges faced by Bawaslu in enforcing these regulations. This research employs a qualitative descriptive method, utilizing both primary and secondary data sources. The findings indicate that Bawaslu’s implementation of APK regulation involved several stages: (1) Communication, Bawaslu Muaro Jambi conducted socialization activities, including coordination meetings regarding the rules for APK placement and installation schedules. Bawaslu also collaborated with external stakeholders (KPU, Perkim, Public Order Agency, TNI, and Police) and internal parties (Sub-district Supervisory Committee and Working Groups) for enforcement preparations; (2) Resource stage, Bawaslu provided oversight training to prevent violations, including those related to APK, and ensured the availability of adequate tools and transportation for enforcement; (3) Disposition stage, Bawaslu reminded election participants to voluntarily remove APK near the end of the campaign period; (4) Bureaucratic structure, Bawaslu holds the authority and responsibility to enforce APK regulations according to Standard Operating Procedures (SOP). Frequent violations in Muaro Jambi are attributed to the lack of compliance by election participants with campaign rules, limited regulations, and insufficient government support. Therefore, increasing awareness among election participants and greater support from local governments are essential for a successful election process. The researcher recommends that Bawaslu strengthen regulations and procedures concerning APK enforcement.

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Implementation, Legislative Election, Campaign Props (APK)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik > Ilmu Politik
Depositing User:	Fajri
Date Deposited:	07 May 2025 04:32
Last Modified:	07 May 2025 04:32
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/78064

Actions (login required)

View Item