Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Pembakaran Hutan Untuk Pembukaan Lahan ( Studi Kasus Polres Sarolangun)

Fajriyanti, Selviana (2025) Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Pembakaran Hutan Untuk Pembukaan Lahan ( Studi Kasus Polres Sarolangun). S1 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

This is the latest version of this item.

[img] Text
COVER SKRIPSI SELVI.pdf

Download (51kB)
[img] Text
ABSTRAK UP.pdf

Download (59kB)
[img] Text
LEMBAR PENGESESAHAN.pdf

Download (1MB)
[img] Text
BAB I UP.pdf

Download (354kB)
[img] Text
BAB IV UP.pdf

Download (86kB)
[img] Text
Daftar Pustaka UP.pdf

Download (158kB)
[img] Text
SKRIPSI FULL UP.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)
Official URL: https://repository.unja.ac.id/

Abstract

ABSTRAK Kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia senantiasa terjadi di setiap tahunnya, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwasanya kiat dalam mengontrol insiden kebakaran hutan masih belum optimal meskipun sudah ada aturan undang-undang yang telah di keluarkan pemerintah terkait penuntasan permasalahan kebakaran hutan dan lahan ini Kabupaten Sarolangun menduduki posisi tinggi kasus kebakaran hutan dan lahan di area provinsi Jambi, Kebakaran lahan yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir tercatat mencapai 1.779 hektar. Persoalan pembakaran hutan untuk pembukaan lahan menjadi suatu atensi hangat di setiap tahun, di samping aspek musim kemarau, minimnya kesadaran masyarakat ataupun kurangnya sarana prasarana menjadi merupakan faktor yang mempengaruhi kasus ini. Terbitnya Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menjadi jawaban dari persoalan penegakan hukum atas adanya aktivitas pembakaran hutan untuk pembukaan lahan ini. Penegakan hukum pidana dalam kasus pembakaran hutan untuk pembukaan lahan di Kabupaten Sarolangun melibatkan beberapa aspek penting. Berdasarkan penelitian yang ada, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan. melibatkan penerapan sanksi pidana, baik berupa hukuman penjara ataupun denda. Sanksi ini diterapkan dengan mempertimbangkan apakah pelakunya adalah badan usaha, individu yang memberi perintah, atau pemimpin aktivitas pada tindak pidana tersebut. Kata kunci: Penegakan Hukum, Pembakaran Hutan, Pembukaan Lahan

Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: Penegakan Hukum, Pembakaran Hutan, Pembukaan Lahan
Subjects: L Education > L Education (General)
Depositing User: SELVIANA FAJRIYANTI
Date Deposited: 04 Sep 2025 06:40
Last Modified: 04 Sep 2025 06:40
URI: https://repository.unja.ac.id/id/eprint/78722

Available Versions of this Item

  • Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Pembakaran Hutan Untuk Pembukaan Lahan ( Studi Kasus Polres Sarolangun). (deposited 04 Sep 2025 06:40) [Currently Displayed]

Actions (login required)

View Item View Item