penyadapan dalam penegakan tindak pidana korupsi terhadap perspektif hak asasi manusia

naziva, dien nabila and usman, usman and Erwin, Erwin (2025) penyadapan dalam penegakan tindak pidana korupsi terhadap perspektif hak asasi manusia. S2 thesis, univeritas jambi.

	Text ABSTRAK.pdf Download (158kB)
	Text BAB 1.pdf Download (590kB)
	Text BAB 5.pdf Download (151kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (406kB)
	Text FULL TESIS.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text PENGESAHAN.pdf Download (92kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penyadapan dalam penegakan hukum pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, serta menilai efektivitas kebijakan tersebut dalam memastikan transparansi dalam penegakan hukum. Penelitian ini juga mengidentifikasi ketidakjelasan dalam peraturan mengenai penyadapan dan pentingnya alat bukti penyadapan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan penyadapan dalam proses penegakan tindak pidana korupsi sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan (2) Bagaimana kebijakan hukum pidana ke depan terhadap penggunaan penyadapan dalam tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, kasus, dan perundang-undangan, serta analisis bahan hukum secara menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penyadapan dalam hukum Indonesia, khususnya dalam tindak pidana korupsi, masih kabur dan lemah. Penyadapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum diatur dalam peraturan yang tersebar, seperti KUHAP, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Standarisasi alat bukti penyadapan juga perlu diatur lebih rinci untuk menghindari kesimpangsiuran interpretasi. Kebijakan hukum pidana ke depan perlu lebih menekankan pada regulasi yang jelas, pengawasan ketat, dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks penyadapan untuk tindak pidana korupsi, serta memastikan bahwa hasil penyadapan dapat dipertanggungjawabkan sebagai alat bukti sah di pengadilan. Kebijakan hukum yang akan datang juga perlu mengatur dengan tegas kapan dan dalam kondisi apa penyadapan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, serta tetap menjaga prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak individu yang dilindungi hukum.

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	dien nabila naziva
Date Deposited:	02 Jun 2025 02:29
Last Modified:	02 Jun 2025 02:29
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/78819

Actions (login required)

View Item