REKONSTRUKSI PENGATURAN PEMBEBANAN HIPOTEK KAPAL LAUT PADA PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN BERBASIS NILAI KEADILAN

Indrawan, Yune REKONSTRUKSI PENGATURAN PEMBEBANAN HIPOTEK KAPAL LAUT PADA PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN BERBASIS NILAI KEADILAN. Universitas Jambi.

[img] Text
FULL DISERTASI OKE YUNE.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)
[img] Text
Cover Yune.pdf

Download (23kB)
[img] Text
Abstrak Yune.pdf

Download (14kB)
[img] Text
Lembar Pengesahan Yune001.pdf

Download (305kB)
[img] Text
Lembar Persetujuan Yune001.pdf

Download (183kB)
[img] Text
Bab I Yune.pdf

Download (576kB)
[img] Text
Bab VI Yune.pdf

Download (280kB)
[img] Text
Daftar Pustaka Yune.pdf

Download (284kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan; (1) Untuk mengetahui, mengkritisi serta menganalisis bagaiamana pengaturan dan kedudukan perjanjian hipotek dalam perjanjian Kredit Perbankan (2) Untuk mengetahui, mengkritisi serta menganalisis kewenangan pembebenan hipotek kapal laut, yang dilakukan oleh Notaris berbasis nilai keadilan (3) Untuk melakukan rekontruksi hukum atas pembebanan hipotek kapal laut pada perjanjian kredit perbankan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Kedudukan Perjanjian Hipotek pada Perjanjian Kredit Perbankan sebagai perjanjian tambahan merujuk pada beberapa norma yang berhubungan dengan pelayaran, Jabatan Notaris, Perbankan dan Perjanjian ; bahwa Pembebanan kapal laut sebagai obyek jaminan saat ini dilakukan dengan akta otentik yang tidak berdiri sendiri sehingga berdampak pada perwujudan nilai keadilan bagi para pihak; Rekonstruksi hukum yang ideal dalam pembebanan hipotek kapal laut di Indonesia harus memenuhi prinsip otentisitas dan prinsip efisiensi. Prinsip otentisitas akta dalam pembebanan hipotek kapal laut berpotensi terdegradasi oleh alur dan prosedur pembebanannya yang melibatkan banyak pihak. Prinsip efisiensi sangat berguna bagi pembebanan kapal laut dengan menjadikan Notaris sebagai Pejabat yang berwenang membuat akta otentik hipotek kapal laut berdasarkan grosse kapal yang dibuat syahbandar saja. Rekomendasi dari penelitian ini adalah agar regulasi pembebanan kapal laut segera mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dan prinsip efisiensi dalam berbisnis. Menginisiasi pemerintah untuk menerapkan pendaftaran dan pembebanan secara elektronik. Kedudukan Perjanjian Hypotek pada Perjanjian Kredit Perbankan sebagai perjanjian tambahan merujuk pada beberapa norma yang berhubungan dengan pelayaran, Jabatan Notaris, Perbankan dan Perjanjian para pihak. dapat di simpulkan Pembebanan kapal laut sebagai obyek jaminan saat ini dilakukan dengan akta otentik yang tidak berdiri sendiri ini, menimbulkan ketidak adilan bagi para pihak. Rekonstruksi hukum yang ideal dalam pembebanan hypotek kapal laut di Indonesia harus memenuhi prinsip otentisitas dan prinsip efisiensi. Prinsip otentisitas akta dalam pembebanan hypotek kapal laut berpotensi terdegradasi oleh alur dan prosedur pembebanannya yang melibatkan banyak pihak.

Type: Article
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Yune Indrawan
Date Deposited: 04 Jun 2025 04:50
Last Modified: 04 Jun 2025 04:51
URI: https://repository.unja.ac.id/id/eprint/79217

Actions (login required)

View Item View Item