Ridho, M. (2025) PENGATURAN PENGANGKATAN PENJABAT BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 DI INDONESIA. S2 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.
![[img]](https://repository.unja.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
M. Ridho (P2B123044) Tesis Full.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) |
|
Text
2. Persetujuan Tesis.pdf Download (283kB) |
|
Text
3. Pengesahan Tesis.pdf Download (585kB) |
|
Text
6. ABSTRAK.pdf Download (150kB) |
|
Text
9. BAB I.pdf Download (439kB) |
|
Text
13. BAB V.pdf Download (134kB) |
|
Text
14. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (253kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pengaturan pengangkatan penjabat Bupati/Wali Kota dalam rangka Pilkada serentak tahun 2024 di Indonesia dan untuk menemukan politik hukum pengaturan pengangkatan penjabat Bupati/Wali Kota yang dapat menjadi suatu reformasi hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah, Pertama Bagaimana pengaturan mekanisme pengangkatan Penjabat Bupati/Wali Kota dalam rangka Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024 di Indonesia? Kedua, Apakah mekanisme pengangkatan Penjabat Bupati/Wali Kota telah mencerminkan kepastian hukum? Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif sebagai suatu metode penelitian hukum dengan melakukan pengkajian terhadap aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Normative Approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan sejarah (historical approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, yakni semua aturan hukum yang berkaitan dengan penunjukan penjabat kepala daerah dan bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan karya ilmiah terkait. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini menyimpulkan, Pertama, Pengaturan pengangkatan Penjabat Bupati/Wali Kota dalam rangka Pilkada Serentak Tahun 2024 di Indonesia telah diatur mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga aturan pelaksananya Permendagri Nomor 4 Tahun 2023, Namun dalam hal penunjukkan calon Penjabat Bupati/Wali Kota yang menimbulkan kurangnya transparansi dalam rekruitmen politik dan mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan memicu potensi konflik di masa depan. Kedua, Proses pengangkatan Penjabat Bupati/Wali Kota telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, namaun proses pengangkatan tersebut kurang melibatkan partisipasi publik dan kontrol masyarakat. Perlunya dilakukan pembentukan aturan pelaksana terkait tim ahli yang bertugas untuk menilai dan menentukan dalam proses seleksi calon Penjabat Bupati/Wali Kota yang terdiri dari para pakar di berbagai bidang terkait, berbagai stakeholder, tokoh masyarakat, akademisi, dan kalangan terkait lainnya. Hal ini untuk menjamin adanya asas-asas keadilan, transparansi, dan akuntabilitas di masyarakat. Kata Kunci : Penjabat Bupati/Wali Kota, Demokrasi, Peraturan Menteri Dalam Negeri
| Type: | Thesis (S2) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Penjabat Bupati/Wali Kota, Demokrasi, Peraturan Menteri Dalam Negeri |
| Subjects: | J Political Science > J General legislative and executive papers J Political Science > JF Political institutions (General) K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | M. Ridho |
| Date Deposited: | 10 Jun 2025 07:22 |
| Last Modified: | 03 Aug 2025 10:33 |
| URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/79224 |
Actions (login required)
 |
View Item |
