HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Azhari, Awang and Zarkasi, A and ARFA'I, ARFA'I (2025) HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. S2 thesis, Hukum pemerintahan.

	Text Cover awang.pdf Download (48kB)
	Text Tesis awang full.pdf Download (1MB)
	Text Awang Pengesahan Persetujuan.pdf Download (102kB)
	Text Abstak awang.pdf Download (167kB)
	Text Bab 1 awg.pdf Download (1MB)
	Text BAB 5 awg.pdf Download (78kB)
	Text Df awang.pdf Download (458kB)

Abstract

Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis hak dan kewjaiban yang relefan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lalu mengetahui instrumen yang tepat dalam menetapkan tunjangan bagi anggota BPD. Dengan tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah, bagaimana pengaturan tunjangan untuk Badan Permusyawartan Desa (BPD) ditinjau dari peranturan perundang- undangan sehingga dianggap terjadi kekaburan norma? Apakah kebijakan hukum yang tepat untuk melakukan pengaturan tunjangan untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD)? Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa belum secara jelas dan rinci menentukan nilai tunjangan bagi anggota BPD. Dalam aturan tersebut hanya berbunyi nilai tunjangan BPD ditetapkan oleh bupati/wali kota. Sehingga saat ini terjadi kekaburan norma, akibatnya terjadi perbedaan jumlah tunjangan anggota BPD di setiap wilayah, karena daerah-daerah mengambil kebijakan secara sepihak, mengingat tidak adanya acuan yang jelas. Hal ini berdampak kepada rasa ketidak adilan, dan berpengaruh terhadap kinerja BPD dalam jalannya sistem pemerintahan desa. Sebaiknya saat ini ada acuan aturan yang jelas terhadap hak keuangan anggota BPD yang berlaku secara nasional. Yang paling efektif, jika acuan hak keuangan atau tunjangan bagi anggota BPD adalah berbasis kinerja atau pay for perfomance, contoh anggota BPD mendapatkan tunjangan jika mereka membuat sebuah peraturan desa, atau membuat laporan berkala atas jalannya program pemerintah desa. Tunjangan berbasis kinerja ini diharap mampu menciptakan rasa adil terhadap semua anggota BPD di semua wilayah, kemudian dapat meningkatkan produktivitas anggota BPD, karena mereka dituntut untuk profesional dalam kerja. Hal ini akan menciptakan keseimbangan sistem pemerintahan antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dampaknya adalah realisasi program pemerintah desa di lingkungan masyarakat akan lebih efektif atas pengawasan yang tersistematis oleh BPD

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Depositing User:	Awang Azhari
Date Deposited:	05 Jun 2025 04:11
Last Modified:	05 Jun 2025 04:11
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/79305

Actions (login required)

View Item