PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG TIDAK BERBADAN HUKUM

TEGUH, ADEAN (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG TIDAK BERBADAN HUKUM. S2 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

	Text Cover.pdf Download (19kB)
	Text Persetujuan Tesis.pdf Download (684kB)
	Text Bab I.pdf Download (392kB)
	Text halaman pengesahan.pdf Download (56kB)
	Text Bab V.pdf Download (194kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (308kB)
	Text Full Skripsi.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK Organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan pilar penting dalam kehidupan demokrasi dan pembangunan sosial. Namun, sebagian besar ormas di Indonesia berdiri tanpa status badan hukum yang sah. Hal ini menimbulkan permasalahan yuridis, terutama dalam hal pengakuan hak, perlindungan hukum, dan partisipasi dalam proses kebijakan publik. Tesis ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap ormas yang tidak berbadan hukum dalam sistem hukum nasional, serta menganalisis sejauh mana kebijakan hukum nasional mampu mengakomodasi eksistensi ormas tersebut secara adil dan proporsional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan beserta perubahannya tidak memberikan kejelasan perlindungan terhadap ormas tidak berbadan hukum. Fokus regulasi cenderung pada aspek pengawasan dan pembinaan, bukan pada pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara untuk berserikat dan berkumpul. Kekosongan norma ini menimbulkan ketimpangan perlakuan hukum dan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Tesis ini merekomendasikan penyempurnaan kebijakan hukum nasional dengan mendorong pembentukan norma yang lebih inklusif, penyederhanaan administrasi ormas, serta penguatan perlindungan non-litigatif. Upaya ini penting guna memastikan bahwa seluruh bentuk ormas, baik berbadan hukum maupun tidak, memperoleh jaminan perlindungan hukum yang setara dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Kata kunci: organisasi kemasyarakatan, perlindungan hukum, badan hukum

Type:	Thesis (S2)
Uncontrolled Keywords:	organisasi kemasyarakatan, perlindungan hukum, badan hukum
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Adean Teguh
Date Deposited:	10 Jun 2025 02:14
Last Modified:	10 Jun 2025 02:14
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/79379

Actions (login required)

View Item