Perlindungan Hukum Terhadap Avalis Dalam Kepailitan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Ramadhan, Fatimah Putri (2025) Perlindungan Hukum Terhadap Avalis Dalam Kepailitan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. S1 thesis, Universitas Jambi.

	Text Skripsi Bebas Pustaka Univ.pdf Restricted to Repository staff only Download (18MB)
	Text Cover .pdf Download (207kB)
	Text Persetujuan,pengesahan tugas akhir.pdf Download (1MB)
	Text Abstrak .pdf Download (194kB)
	Text BAB I.pdf Download (584kB)
	Text BAB IV.pdf Download (191kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (422kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai avalis berdasarkan peraturan perundang-undangan di indonesia. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap avalis dalam kepailitan berdasarkan peraturan perundang- undangan di indonesia. Rumusan Masalah yaitu: 1) Pengaturan Mengenai Avalis Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia? 2) Perlindungan Hukum Terhadap Avalis Dalam Kepailitan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia?. Metode Penelitian yaitu: penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginvertarisasi, mensistematis dan menginprestasikan. Hasil penelitian yaitu: 1) Avalis/ penanggung diatur didalam Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana merujuk pada pihak ketiga/avalis mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban yang dimiliki oleh Debitur apabila Debitur lalai dalam melaksanakan prestasi di dalam perjanjian. 2) Avalis sangat penting dalam memastikan pelaksanaan kewajiban debitur kepada kreditur. Berdasarkan Pasal 141 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaan Utang, kreditor yang piutangnya dijamin oleh penanggung dapat mengajukan pencocokan piutang setelah dikurangi pembayaran yang diterima dari penanggung, sementara penanggung juga berhak mengajukan pencocokan terhadap pembayaran yang telah dilakukan kepada kreditor. Kesimpulan dan Saran yaitu: 1) Diperlukannya penyempurnaan regulagi kepailitan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perekonomian di indonesia terutama pengaturan yang lebih eksplisit mengenai avalis/penanggung/pihak ketiga selaku penjamin. Selain itu agar proses kepailitan terlaksana lebih transparan yang berkesesuaian dengan keadilan maka perlu upaya peningkatan pemahaman mengenai bentuk-bentuk dari avalis atau penanggung. 2) Diperlukannya pengaturan hukum yang lebih detail mengenai kepastian hukum bagi avalis dalam memberikan jaminan kepada debitur sebagai bentuk kejelasan atas jaminan yang diberikan. Kata Kunci : Perlindungan, Avalis, Kepailitan.

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci : Perlindungan, Avalis, Kepailitan.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FATIMAH PUTRI RAMADHAN
Date Deposited:	12 Jun 2025 02:30
Last Modified:	12 Jun 2025 02:30
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/79552

Actions (login required)

View Item