Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Dengan Menggunakan Skema Ponzi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

Fadhila, Aditya Ahma (2025) Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Dengan Menggunakan Skema Ponzi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. S1 thesis, Universitas Jambi.

	Text ABSTRAK.pdf Download (306kB)
	Text BAB I.pdf Download (507kB)
	Text BAB IV.pdf Download (303kB)
	Text COVER.pdf Download (195kB)
	Text Skripsi Aditya Ahma Fadhila_B1A121074 FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (15MB)
	Text Lembar pengesahan Aditya Ahma Fadhila.pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah: 1)mengetahui dan menganalisis bentuk pengaturan tindak pidana penipuan investasi bodong dengan menggunakan skema ponzi. 2)menganalisis pengaturan ke depan tindak pidana penipuan investasi bodong dengan menggunakan skema ponzi agar dapat memberikan kepastian hukum. Dengan tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1)Bagaimana bentuk pengaturan tindak pidana penipuan investasi bodong dengan menggunakan skema ponzi?. 2)Bagaimana pengaturan ke depan tindak pidana penipuan investasi bodong dengan menggunakan skema ponzi agar dapat memberikan kepastian hukum?. Dengan perumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistimatisasi, dan mengintrepetasikan. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1)Pengaturan tinda pidana penipuan investasi bodong dengan menggunakan skema ponzi diatur pada pasal 378 KUHP, UU ITE pasal 28 ayat (1) UU Pasar Modal, UU Perdagangan, UU Perlindungan Konsumen. 2)pengaturan kedepan tindak pidana penipuan investasi bodong dengan menggunakan skema ponzi agar memberikan kepastian hukum, tentunya melihat berbagai putusan yang telah diputuskan dan memberikan kekuatan hukum yang tetap maka agar memberikan kepastian hukum pada putusan yang memutuskan perkara tindak pidana penipuan investasi bodong dengan menggunakan skema ponzi ini pada putusan pasal 28 ayat (1) UU ITE inilah yang dapat memberikan kepastian hukum, karna sesuai dengan bentuk hukuman yang diberikan dan apabila terdapat peralihan atau perpindahan pada dana investasi ini maka dikenakan pasal 3 UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh karena itu, diperlukan aturan khusus yang lebih tegas serta pengawasan ketat untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi masyarakat dari investasi bodong. Kata Kunci: Skema Ponzi, investasi bodong, penipuan, hukum pidana. CRIMINAL ACT OF FRAUDULENT INVESTMENT USING A PONZI SCHAME FROM THE PERSPECTIVE OF STATUTORY REGULATIONS ABSTRACT The objectives of this study are: 1) to find out and analyze the form of regulation of fraudulent investment crimes using the Ponzi scheme. 2) to analyze future regulations of fraudulent investment crimes using the Ponzi scheme in order to provide legal certainty. With these objectives, the problems discussed are: 1) What is the form of regulation of fraudulent investment crimes using the Ponzi scheme? 2) How is the future regulation of fraudulent investment crimes using the Ponzi scheme in order to provide legal certainty? With these formulations of the problem, the research method used is normative legal research with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal materials collected are: primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Analysis of the collected legal materials is carried out by inventorying, systematizing, and interpreting. The results of the study show that: 1) The regulation of criminal acts of fraudulent investment fraud using the Ponzi scheme is regulated in Article 378 of the Criminal Code, Article 28 paragraph (1) of the ITE Law, Capital Market Law, Trade Law, Consumer Protection Law. 2) Future regulation of criminal acts of fraudulent investment fraud using the Ponzi scheme in order to provide legal certainty, of course, considering the various decisions that have been decided and have permanent legal force, so that in order to provide legal certainty in the decision that decides on the criminal act of fraudulent investment fraud using the Ponzi scheme, the decision in Article 28 paragraph (1) of the ITE Law can provide legal certainty, because it is in accordance with the form of punishment given and if there is a transfer or movement of these investment funds, Article 3 of the Money Laundering Crime Law is imposed. Therefore, special, stricter regulations and strict supervision are needed to provide legal certainty and protect the public from fraudulent investments. Keywords: Ponzi scheme, fraudulent investment, fraud, criminal law.

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Skema Ponzi, investasi bodong, penipuan, hukum pidana.
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FADHILA
Date Deposited:	12 Jun 2025 03:19
Last Modified:	12 Jun 2025 03:20
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/79639

Actions (login required)

View Item