PENEGAKAN HUKUM PIDANA PASAL 252 UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Ghazy Putra, Muhammad Naufal Ibnu (2025) PENEGAKAN HUKUM PIDANA PASAL 252 UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM. S2 thesis, Universitas Jambi.

	Text ABSTRAK.pdf Download (195kB)
	Text BAB I.pdf Download (368kB)
	Text BAB V.pdf Download (176kB)
	Text COVER (2).pdf Download (108kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (210kB)
	Text FULL TESIS.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN.pdf Download (284kB)

Abstract

Fenomena santet tetap menjadi perbincangan hangat di media Indonesia dengan keyakinan bahwa tindak pidana santet ini masih ada saat ini terkait dengan kepercayaan animisme dalam ritual dan upacara adat masyarakat. Untuk itu, tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis aturan tentang praktek santet dalam hukum pidana Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum pidana Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam perspektif kepastian hukum. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini yaitu tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis bahan hukum yang digunakan dalam tesis ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sehingga metode pengumpulan bahan hukum berupa studi dokumen dan analisis bahan hukumnya yaitu analisis kualitatif. Dalam tesis ini hasil pembahasannya yaitu aturan tentang praktek santet dalam hukum pidana Indonesia adalah mulai dari konsep RKUHP Tahun 1993, konsep RKUHP Tahun 1999 sampai dengan 2012, konsep RKUHP Tahun 2013, konsep RKUHP Tahun 2015 sampai dengan 2019 dan telah diatur baik dalam KUHP lama maupun KUHP baru yang tercantum dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Penegakan hukum pidana Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam perspektif kepastian hukum adalah belum ditegakkan Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkait dengan tindak pidana santet dikarenakan selain sulitnya penegak hukum untuk mengetahui apakah benar orang tersebut melakukan santet, masyarakat juga tidak ada yang melapor terkait dengan telah terjadinya tindak pidana santet di lingkungannya sehingga tidak mewujudkan kepastian hukum. Kata kunci: Penegakan Hukum, Pidana, Kepastian Hukum.

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KF United States Federal Law K Law > KZ Law of Nations L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	MUHAMMAD NAUFAL IBNU GHAZY PUTRA
Date Deposited:	12 Jun 2025 04:12
Last Modified:	12 Jun 2025 04:12
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/79677

Actions (login required)

View Item