Akibat Hukum Terhadap Akta Hibah Dalam Perkawinan

Llyanda, Selva (2026) Akibat Hukum Terhadap Akta Hibah Dalam Perkawinan. S2 thesis, Universitas Islam Indragiri.

	Text 1. Cover.pdf Download (38kB)
	Text 2. Halaman Pengesahan.pdf Download (932kB)
	Text 3. Lembar Persetujuan Pembimbing.pdf Download (51kB)
	Text 4. Abstrak.pdf Download (71kB)
	Text 5. BAB I.pdf Download (360kB)
	Text 6. BAB V.pdf Download (48kB)
	Text 7. Daftar Pustaka.pdf Download (181kB)
	Text 8. Full Tesis Selva.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Akibat Hukum Terhadap Akta Hibah Dalam Perkawinan. Dengan tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana Pengaturan Akta Hibah Dalam Peraturan Perundang-Undangan? dan 2) Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Akta Hibah Pasca Perkawinan Tanpa Persetujuan Dari Pasangan?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan Kasus dengan menggunakan teori kepastian hukum, teori perjanjian dan teori harta bersama. Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistematisasi dan menginpretasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan Akta Hibah Pasca Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia baik dalam Undang-Undang perkawinan, UUJN, KUHPerdata belum mengatur secara tegas untuk peralihan harta bersama harus meminta persetujuan dari pasangan, hanya dalam ketentuan Pasal 92 KHI secara khusus menyebutkan bahwa suami atau istri tidak diperbolehkan menjual atau mengalihkan harta bersama tanpa persetujuan pihak lain. (2) Akibat Hukum Terhadap Akta Hibah Dalam Perkawinan adalah dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Dibatalkan karena adanya gugatan dari pihak yang dirugikan karena perbuatan hibah tersebut dan batal demi hukum jika salah satu syarat hibah tidak terpenuhi. Rekomendasi kepada: 1) Diharapkan dilakukan perubahan terhadap pasal 15 ayat (2) pada huruf f UUJN tersebut dirubah dan dipertegas untuk kewenangan Notaris dalam pembuatan akta dibidang pertanahan harus meminta persetujuan pasangan terutama untuk hibah harta bersama. 2) Menyarankan baik penghadap dalam hal ini suami atau istri dalam melakukan peralihan harta bersama baik itu akta hibah maupun akta peralihan kepemilikan harta bersama lainnya meminta persetujuan dari pasangannya dan Notaris juga harus mensyaratkan persetujuan pasangan tersebut pada saat penandatangan akta hibah tersebut.

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Kenotariatan
Depositing User:	Selva llyanda
Date Deposited:	12 Jun 2025 06:59
Last Modified:	12 Jun 2025 06:59
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/79739

Actions (login required)

View Item