Impelementasi Kewenangan Provinsi Jambi Dalam Pemenuhan Biaya Pendidikan SMAN dan SMKN di Kota Jambi Terhadap Anak Yang Tidak Mampu Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Sirait, Natasya (2025) Impelementasi Kewenangan Provinsi Jambi Dalam Pemenuhan Biaya Pendidikan SMAN dan SMKN di Kota Jambi Terhadap Anak Yang Tidak Mampu Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. S1 thesis, Universitas Jambi.

	Text Abstrak.pdf Download (283kB)
	Text BAB I.pdf Download (709kB)
	Text COVER.pdf Download (256kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (473kB)
	Text Pengesahan Skripsi .pdf Download (511kB)
	Text FULL SKRIPSI NATASYA SIRAIT_B1A121488.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf Download (328kB)

Abstract

Abstrak: Anak tidak mampu adalah anak yang termasuk dalam kategori anak rentan, karena anak tersebut anak yang berasal dari keluarga dengan penghasilan di bawah standar kebutuhan hidup layak, sehingga sulit memenuhi kebutuhan pendidikan dan lainnya. Anak tidak mampu identik dengan kemiskinan sehingga pertambahan penduduk dapat menjadi indikator bertambahnya jumlah keluarga miskin. Tidak mampu yang dimaksud dalam arti hak anak untuk tumbuh dan memperoleh pendidikan yang memadai tidak terpenuhi karena faktor keterbatasan ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi, serta menganalisis Peranan dan efektivitas program bantuan hak pendidikan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendeketan kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait. Sejauh ini untuk program bantuan pendidikan belum dapat terealisasikan dengan baik, Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan kewenangannya dalam melaksanakan program bantuan pendidikan, namun masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya, seperti keterbatasan anggaran, dan koordinasi antar instansi yang belum optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penelitian ini perlu adanya penguatan sistem pendataan, peningkatan alokasi anggaran, dan pengembangan mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih efektif untuk memastikan pemenuhan Hak Pendidikan bagi anak tidak mampu agar dapat berlanjut terlaksana dengan merata melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Kata Kunci : Kewenangan Pemerintah, Hak Pendidikan, Anak Tidak mampu. Abstract: Underprivileged children are children who are included in the category of vulnerable children, because these children come from families with income below the standard of decent living needs, making it difficult to meet educational and other needs. Poor children are synonymous with poverty, so population growth can be an indicator of an increase in the number of poor families. Inadequate means that the child's right to grow and obtain adequate education is not fulfilled due to economic limitations. The purpose of this research is to identify the Authority of the Jambi Provincial Government, as well as analyze the Role and effectiveness of the education rights assistance program. The research method used in this thesis research is a qualitative approach with data collection through document studies, interviews, and observations. Data obtained through interviews with related parties. So far, the education assistance program has not been realized properly, the Jambi Provincial Government has exercised its authority in implementing the education assistance program, but there are still several obstacles in its implementation, such as budget constraints, and coordination between agencies that are not optimal. The results showed that this research needs to strengthen the data collection system, increase budget allocations, and develop more effective monitoring and evaluation mechanisms to ensure that the fulfillment of the right to education for underprivileged children can continue to be implemented evenly through Jambi Province Regional Regulation Number 7 of 2017 concerning Education Implementation. Keywords : Government Authority, Education Rights, Poor Children.

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Government Authority, Education Rights, Poor Children.
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	NATASYA SIRAIT
Date Deposited:	13 Jun 2025 04:18
Last Modified:	13 Jun 2025 04:18
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/79805

Actions (login required)

View Item