MEKANISME PEMEKARAN DESA DITINJAU DARI ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK UNTUK MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM

Hajar, Bobbi Kurnia (2025) MEKANISME PEMEKARAN DESA DITINJAU DARI ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK UNTUK MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM. S2 thesis, Hukum Pemerintahan.

	Text a. Thesis Full Teks.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text b. Cover.pdf Download (24kB)
	Text c. Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan.pdf Download (576kB)
	Text d. Abstrak.pdf Download (16kB)
	Text e. Bab I.pdf Download (318kB)
	Text f. Bab Kesimpulan atau Bab V.pdf Download (35kB)
	Text g. Daftar Pustaka.pdf Download (190kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis Mekanisme Pemekaran Desa Ditinjau Dari Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Untuk menciptakan Kepastian Hukum; 2) Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Dalam Pemekaran Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterprestasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Mekanisme pemekaran desa ditinjau dari asas umum pemerintahan yang baik untuk mencipatkan kepastian hukum belum tercermin dalam PP 43 Tahun 2014 tentang Pemekaran Desa tersebut. Hal ini dapat terlihat bahwa asas yang utama dalam asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum belum diterapkan dalam PP 43 Tahun 2014 tersebut karena normanya masih kabur mengenai mekanisme pengajuan kembali pemekaran desa. (2) Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pemekaran desa terutama dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pemekaran desa belum menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik padahal seharusnya asas-asas tersebut menjadi pedoman dan rambu-rambu dalam mekanisme pemekaran desa terutama asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umuum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas,asas efisiensi, asas efektivitas dan asas keadilan. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi rekomendasi untuk Pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 terutama dalam Pasal 16 PP 43 Tahun 2014 dengan materi muatan mengenai ketentuan tentang mekanisme atau prosedur pengajuan kembali pemekaran desa dengan membuat norma mengenai mekanisme pengajuan kembali pemekaran desa yaitu dengan ketentuan kepada desa yang ingin mengajukan kembali pemekaran desanya tersebut yang telah memenuhi syarat 80 % hendaknya untuk mengajukan sekali lagi dan apabila hasil verifikasinya dinyatakan layak maka pemekaran desa tersebut disetujui dan terbentuklah pemekaran desa tersebut dengan adanya desa baru. Kata Kunci: Pemekaran Desa, Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Pemerintah Daerah.

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General) L Education > L Education (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	BOBBI KURNIA HAJAR
Date Deposited:	17 Jun 2025 06:53
Last Modified:	17 Jun 2025 06:53
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/79902

Actions (login required)

View Item