Fungsi Bank Tanah untuk Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan dalam Perspektif Perundang-Undangan

aldoi, sitohang (1999) Fungsi Bank Tanah untuk Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan dalam Perspektif Perundang-Undangan. S1 thesis, universitas jambi.

	Text SKRIP. ALDO THIO MANGATUR SITOHANG SIDANG 2 (6).pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Cover (2).pdf Download (1MB)
	Text Pengesahan skripsi Aldoi Thio mengatur s (1).pdf Download (862kB)
	Text abstrak aldoi thio mangatur sitohang B10018375 (1).pdf Download (160kB)
	Text BAB 1 aldoi thio mangatur sitohang B10018375 (1).pdf Download (340kB)
	Text BAB IV aldoi thio mangatur sitohang B10018375 (1).pdf Download (147kB)
	Text Daftar pustaka aldoi thio mangatur sitohang B10018375 (1).pdf Download (214kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pengadaan tanah bagi pembangunan dalam perspektif perundang-undangan, serta 2) Fungsi bank tanah untuk pengadaan tanah bagi pembangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian adalah yuridis normatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan pengadaan tanah bagi pembangunan dalam perspektif perundang-undangan merupakan amanat dari Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menegaskan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan sama dengan pembebasan tanah dengan mencabut hak-hak atas tanah yang akan digunakan. Kemudian saat ini pengadaan tanah bagi pembangunan juga telah diatur dalam pasal 125 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang menambahkan beberapa aturan terkait tambahan 6 sektor yang dikategorikan sebagai pembangunan untuk kepentingan umum, serta memberikan terobosan baru dalam hal pengadaan tanah bagi pembangunan, salah satunya adalah penerapan bank tanah. Fungsi bank tanah untuk pengadaan tanah bagi pembangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan diatur dalam dalam Pasal 125 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Pasal 9 Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Akan tetapi, Pasal tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai fungsi dari bank tanah, seperti mekanisme yang harus dilakukan, upaya apa yang harus dilakukan, serta tugas-tugas yang harus dilakukan oleh bank tanah perihal pengadaan tanah bagi pembangunan, sehingga menimbulkan multitafsir mengenai fungsi bank tanah dalam pengadaan tanah untuk pembangunan.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	SITOHANG
Date Deposited:	24 Jun 2025 07:20
Last Modified:	24 Jun 2025 07:20
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/80279

Actions (login required)

View Item