HAK MASYARAKAT ADAT ATAS HUTAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP HAK MASYARAKAT SUKU ANAK DALAM DI PROVINSI JAMBI

ARRYAFHITRA, BHAGAS (2025) HAK MASYARAKAT ADAT ATAS HUTAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP HAK MASYARAKAT SUKU ANAK DALAM DI PROVINSI JAMBI. S1 thesis, Hukum Internasional.

	Text SKRIPSI_Bhagas_Arryafhitra_B10019297.pdf Restricted to Repository staff only Download (614kB)
	Text Cover_Skripsi_Bhagas_Arryafhitra_B10019297.pdf Download (110kB)
	Text Persetujuan_Skripsi_Bhagas_Arryafhitra_B10019297.pdf Download (1MB)
	Text Pengesahan_Skripsi_Bhagas_Arryafhitra_B10019297.pdf Download (1MB)
	Text Bab_I_Skripsi_Bhagas_Arryafhitra_B10019297.pdf Download (355kB)
	Text Abstrak_Skripsi_Bhagas_Arryafhitra_B10019297.pdf Download (178kB)
	Text Bab_IV_Skripsi_Bhagas_Arryafhitra_B10019297.pdf Download (131kB)
	Text Daftar_Pustaka_Bhagas_Arryafhitra_B10019297.pdf Download (212kB)

Abstract

ABSTRAK Masyarakat adat memiliki hubungan historis, spiritual, dan kultural yang sangat erat dengan hutan. Hutan tidak hanya menjadi sumber penghidupan, tetapi juga bagian dari identitas dan keberlanjutan kehidupan mereka. Hukum internasional telah mengakui hak-hak masyarakat adat atas hutan melalui sejumlah instrumen penting, seperti United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) dan Konvensi ILO No. 169. Instrumen ini menegaskan bahwa masyarakat adat berhak atas penguasaan, pengelolaan, dan pelestarian wilayah adatnya secara kolektif. Namun, realisasi hak-hak ini di tingkat nasional, khususnya dalam konteks masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) di Provinsi Jambi, masih menghadapi berbagai hambatan struktural. Di antaranya adalah konflik kepentingan dengan perusahaan swasta, lemahnya pengakuan hukum formal terhadap wilayah adat, serta minimnya implementasi norma internasional dalam kebijakan nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis pengaturan dan pelaksanaan hak-hak tersebut. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara komitmen internasional Indonesia dengan praktik hukum di lapangan. Untuk mewujudkan perlindungan yang efektif bagi masyarakat adat, diperlukan integrasi norma internasional ke dalam hukum nasional, penguatan pengakuan formal atas hutan adat, serta peningkatan partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Kata Kunci: Hak Masyarakat Adat, Hutan, Hukum Internasional, Suku Anak Dalam, Implementasi.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Depositing User:	ARRYAFHITRA
Date Deposited:	26 Jun 2025 06:52
Last Modified:	26 Jun 2025 06:53
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/80543

Actions (login required)

View Item