Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pembayaran Uang Pengganti yang Tidak Memenuhi Nilai Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

ADDINA PUTRI, RATY (2025) Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pembayaran Uang Pengganti yang Tidak Memenuhi Nilai Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. S2 thesis, Hukum Pidana.

	Text FULL TESIS RATY.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)
	Text COVER.pdf Download (80kB)
	Text persetujuan dan npengesahan raty.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (196kB)
	Text BAB I.pdf Download (422kB)
	Text BAB V.pdf Download (178kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (214kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah 1.) Untuk mengetahui pengaturan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.2.) Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap pembayaran uang pengganti yang tidak memenuhi nilai kerugian negara dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1.) Bagaimana pengaturan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi 2.) Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pembayaran uang pengganti yang tidak memenuhi nilai kerugian negara dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan membedah dan menganalisis Undang-undang tentang tindak pidana korupsi. Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa uang pengganti adalah suatu akibat perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pengaturan mengenai pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi telah diatur di dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan masih menghadapi tantangan serius dalam mengembalikan kerugian negara secara utuh karena banyak terpidana tidak membayar uang pengganti dan malah menjalani pidana subsider. Hambatan lain termasuk minimnya pelacakan aset, aset yang disamarkan atau dialihkan ke pihak ketiga, serta belum adanya undang-undang khusus yang mengatur perampasan aset secara non-konvensional seperti non-conviction based asset forfeiture. yang berarti masih terdapat beberapa kelemahan dan kekaburan norma sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karena itu perlunya pembaharuan kebijakan hukum pidana terhadap pembayaran uang pengganti untuk memastikan bahwa uang negara yang dirampas melalui korupsi dapat dikembalikan secara maksimal. Kata Kunci : Pembayaran Uang Pengganti, dan Tindak Pidana Korupsi

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	RATY ADDINA PUTRI
Date Deposited:	30 Jun 2025 05:02
Last Modified:	30 Jun 2025 05:02
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/80649

Actions (login required)

View Item