Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi

SATRYO UTOMO, ANTRIS (2025) Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. S2 thesis, Hukum Pidana.

	Text FULL TESIS ANTRIS.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)
	Text COVER.pdf Download (99kB)
	Text persetujuan dan pengesahan antris.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (190kB)
	Text BAB I.pdf Download (605kB)
	Text BAB V.pdf Download (156kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (344kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah 1.) Untuk mengetahui mengetahui dan menganalisis mengenai efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui perampasan aset hasil tindak pidana korupsi 2.) Untuk mengkaji dan menganalisis Kebijakan Hukum Pidana terhadap Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.. Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1.) Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui perampasan aset hasil tindak pidana korupsi? 2.)Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam Perampasan aset dalam tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan membedah dan menganalisis Undang-undang tentang tindak pidana korupsi. Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa perampasan aset dalam tindak pidana korupsi merupakan serangkaian tindakan aparat yang berwenang untuk merampas aset-aset negara (baik benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud) dari koruptor sebagai hasil tindak pidana korupsi untuk dikembalikan kepada negara. Pengaturan mengenai perampasan aset dalam tindak pidana korupsi telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun di dalam Undang-undang tersebut masih terdapat kekaburan norma sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Diperlukan kebijakan hukum pidana yang dapat mengakamodir kebutuhan regulasi sesuai perkembangan zaman dengan mengusung konsep Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture. Kata Kunci : Perampasan Aset, dan Tindak Pidana Korupsi

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Antris Satryo Utomo
Date Deposited:	30 Jun 2025 05:02
Last Modified:	30 Jun 2025 05:02
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/80652

Actions (login required)

View Item