TINJAUAN YURIDIS TENTANG TAHAPAN PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PADA MASA AKHIR KEANGGOTAAN DPR RI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Yolanda, Manik (2025) TINJAUAN YURIDIS TENTANG TAHAPAN PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PADA MASA AKHIR KEANGGOTAAN DPR RI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. S1 thesis, Fakultas Hukum.

	Text SKRIPSI YOLANDA MANIK B1A121092.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text cover.pdf Download (90kB)
	Text LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (370kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (181kB)
	Text BAB I.pdf Download (320kB)
	Text BAB IV.pdf Download (64kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (179kB)

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Tinjauan Yuridis tentang Tahapan Rancangan Pembahasan Rancangan Undang-Undang pada Masa Akhir Keanggotaan DPR RI Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kekosongan hukum dan ketidakjelasan regulasi dalam proses legislasi ketika DPR RI memasuki masa akhir keanggotaan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan pembahasan undang-undang yang terburu-buru dan tidak mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi serta partisipasi publik secara maksimal. Fokus permasalahan dalam penelitian ini mencakup bagaimana pengaturan yang ada saat ini mengenai pembahasan undang-undang pada masa akhir keanggotaan DPR RI, serta bagaimana seharusnya pengaturan idealnya agar proses legislasi tetap berjalan secara asas-asas hukum yang baik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses legislasi pada masa akhir keanggotaan DPR masih belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan, sehingga membuka ruang terjadinya potensi penyalahgunaan wewenang dan disahkannya undang-undang yang kurang berkualitas. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya reformulasi regulasi yang mengatur tahapan pembahasan undang-undang pada periode akhir keanggotaan DPR, guna mencegah pembahasan yang tergesa-gesa, tidak partisipatif, serta demi menjaga kualitas legislasi. Adapun saran yang diajukan adalah perlunya revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur proses legislasi, khususnya dengan menambahkan klausul pembatasan pembahasan RUU strategis di masa transisi keanggotaan DPR, serta memperkuat peran pengawasan publik dalam setiap tahapan pembahasan. Kata Kunci : Pembahasan Undang-Undang, DPR RI, Masa Akhir Keanggotaan, Proses legislasi.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Manik
Date Deposited:	30 Jun 2025 06:45
Last Modified:	30 Jun 2025 06:45
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/80700

Actions (login required)

View Item