PERTANGGUNGJAWABAN PEMIMPIN IRAN DALAM PROXY WAR TERHADAP DUKUNGAN MILITER BERDASARKAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL (Studi Kasus Keterlibatan Iran dalam Konflik Hizbullah-Israel di Lebanon 2006)

FADILAH, RAFI MUHAMMAD (2025) PERTANGGUNGJAWABAN PEMIMPIN IRAN DALAM PROXY WAR TERHADAP DUKUNGAN MILITER BERDASARKAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL (Studi Kasus Keterlibatan Iran dalam Konflik Hizbullah-Israel di Lebanon 2006). S1 thesis, Hukum Internasional.

	Text FULL TEKS SKRIPSI MUHAMMAD RAFI FADILAH.pdf Restricted to Repository staff only Download (719kB)
	Text COVER.pdf Download (64kB)
	Text HALAMAN PERSETUJUAN,HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (431kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (134kB)
	Text BAB I.pdf Download (387kB)
	Text BAB KESIMPULAN.pdf Download (137kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (185kB)

Abstract

Proxy War membuka ruang pertanggungjawaban pidana individu, Pemimpin negara termasuk subjek hukum internasional yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana internasional. Perang proksi telah terbukti menjadi sarana yang efektif bagi Iran dalam mewujudkan kepentingan strategisnya untuk memperluas pengaruh regional di Timur Tengah.Rumusan masalah yang diangkat yakni bagaimana terciptanya Proxy War dalam konteks dukungan militer oleh Iran kepada Hizbullah dalam konflik Hizbullah dan Israel 2006 dan bagaimana prinsip yurisdiksi dan pertanggungjawaban individu dalam Statuta Roma dapat diterapkan oleh Iran sebagai negara non pihak Statuta Roma dalam Mahkama Pidana Internasional.Metode penelitian yangdigunakan adalah tipe yuridis normatif dengan pendekatan Historis,Perundang-undangan,Kasus,dan Konseptual.Bahan hukum primer yang digunakan adalah pasal 25,27 Statuta Roma 1998,Pasal 39 PBB dan Keptusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Nomor : KEP/1016/XI/2020 tentang Proxy War. Sementara untuk bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal penelitian, laporan penelitian, berbagai karya ilmiah, artikel dan berbagai sumber lain yang bisa menunjang bahan hukum primer; Teruntuk bahan hukum tersier terdiri dari kamus, internet, dan sebagainya yang bisa menunjang bahan hukum primer dan sekunderHasil penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep terciptanya proxy war dalam konteks pemberian dukungan militer kepada Hizbullah dalam Konflik Hizbullah-Israek di Lebanon tahun 2006 Berdasarkan hasil kajian Mahkama Pidana Internasional mekanisme hukum untuk menuntut pertanggungjawaban individu dan memungkinkan ICC untuk mengadili setiap orang, tanpa memandang status resmi serta pertanggungjawaban atas tindakan kelompok proksi, serta menunjukkan bahwa yurisdiksi ICC terhadap individu dari negara non-pihak dapat diberlakukan melalui rujukan Dewan Keamanan PBB untuk menegakkan akuntabilitas hukum secara efektif. Kata Kunci: Perang Proxy,Mahkama Pidana Internasional,Statuta Roma 1998, Pertanggungjawaban

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FADILAH
Date Deposited:	02 Jul 2025 07:33
Last Modified:	02 Jul 2025 07:34
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/81018

Actions (login required)

View Item