PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SPORADIK AKIBAT PENYEROBOTAN LAHAN KONSESI HUTAN TANAMAN INDUSTRI: STUDI KASUS PT WANAKASITA NUSANTARA DI KECAMATAN MANDIANGIN JAMBI

Tobing, Maria (2025) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SPORADIK AKIBAT PENYEROBOTAN LAHAN KONSESI HUTAN TANAMAN INDUSTRI: STUDI KASUS PT WANAKASITA NUSANTARA DI KECAMATAN MANDIANGIN JAMBI. S1 thesis, Hukum Perdata.

[img] Text
REPOSITORY MARIA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[img] Text
COVER.pdf

Download (80kB)
[img] Text
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.pdf

Download (1MB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (244kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (351kB)
[img] Text
BAB II.pdf

Download (339kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (278kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (175kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (257kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi pemegang surat sporadik atas tanah yang mengalami penyerobotan oleh pemegang konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI), dengan studi kasus konflik antara masyarakat Desa Jati Baru Mudo, Kecamatan Mandiangin, dan PT Wanakasita Nusantara. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana mekanisme penyelesaian konflik agraria antara masyarakat dan PT Wanakasita Nusantara; dan (2) bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang sporadik dalam konteks konflik lahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen, serta dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian konflik antara masyarakat dan Perusahaan melalui mediasi belum mencapai kesepakatan dikarenakan ketidakhadiran pihak yang memiliki kewenangan dari perusahaan. Perlindungan hukum bagi pemegang sporadik sangat terbatas, Masyarakat tidak dapat dilindungi akibat tidak didaftarkannya bukti kepemilikan, Upaya Penggunaan teknologi peta yang jelas dan transparan, seperti peta kawasan hutan produksi (KPHP) dan peta guna usaha (PGU), harus dioptimalkan untuk menghindari tumpang tindih klaim tanah Penelitian ini menekankan perlunya penguatan Pemerintah dan perusahaan memastikan bahwa perizinan lahan diberikan secara transparan dan adil, serta mengikuti prosedur yang berlaku. Kata kunci: Perlindungan hukum, Sporadik, Penyerobotan lahan, Hutan tanaman industri

Type: Thesis (S1)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Jenifer.L.Tobing
Date Deposited: 02 Jul 2025 06:34
Last Modified: 02 Jul 2025 06:34
URI: https://repository.unja.ac.id/id/eprint/81037

Actions (login required)

View Item View Item