KEBIJAKAN FORMULASI PRINSIP INSIGNIFIKANSI SEBAGAI PENYEIMBANG ASAS LEGALITAS DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Nazira, Futri (2025) KEBIJAKAN FORMULASI PRINSIP INSIGNIFIKANSI SEBAGAI PENYEIMBANG ASAS LEGALITAS DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA. S2 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

	Text COVER.pdf Download (853kB)
	Text LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (154kB)
	Text BAB I.pdf Download (541kB)
	Text BAB V.pdf Download (150kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (404kB)
	Text TESIS FUTRI NAZIRA FULL TEKS.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kebijakan formulasi prinsip insignifikansi sebagai penyeimbang asas legalitas dalam pembaharuan hukum pidana 2) Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi kebijakan formulasi prinsip insignifikansi sebagai penyeimbang asas legalitas dalam pembaharuan hukum pidana. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan kebijakan formulasi prinsip insignifikansi sebagai penyeimbang asas legalitas dalam pembaharuan hukum pidana 2) Apa urgensi kebijakan formulasi prinsip insignifikansi sebagai penyeimbang asas legalitas dalam pembaharuan hukum pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konspetual (conseptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prinsip insignifikansi tidak dirumuskan secara eksplisit dalam KUHP. KUHP hanya merumuskan asas legalitas sebagai asas yang memositifkan suatu perbuatan menjadi tindak pidana, tidak ada aturan yang menegasikan sifat melawan hukumnya perbuatan berdasarkan ringannya perbuatan atau perbuatan yang tidak signifikan. Prinsip insignifikansi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di masa mendatang sangat perlu dirumuskan sebagai bagian dari penyeimbang asas legalitas. Bagi lembaga legislatif, kebijakan formulasi hukum pidana terkait prinsip insignifikansi sangat perlu untuk dirumuskan secara ekspilisit dalam KUHP yang akan datang agar kasus-kasus sepele dan akibat yang tidak signifikan tidak sampai ke proses persidangan dan agar terwujudnya keadilan dalam masyarakat.

Type:	Thesis (S2)
Uncontrolled Keywords:	Kebijakan Formulasi, Prinsip Insignifikansi, dan Asas Legalitas.
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	Futri Nazira
Date Deposited:	08 Jul 2025 04:42
Last Modified:	08 Jul 2025 04:42
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/81557

Actions (login required)

View Item