PENERAPAN PRINSIP WARISAN BERSAMA UMAT MANUSIA (COMMON HERITAGE OF MANKIND) DALAM PEMANFAATAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT DI LUAR YURISDIKSI NASIONAL

HANIF, RIZKY (2025) PENERAPAN PRINSIP WARISAN BERSAMA UMAT MANUSIA (COMMON HERITAGE OF MANKIND) DALAM PEMANFAATAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT DI LUAR YURISDIKSI NASIONAL. S1 thesis, Hukum Internasional.

	Text Skripsi Full Text.pdf Restricted to Repository staff only Download (887kB)
	Text Cover.pdf Download (254kB)
	Text Lembar Persetujuan dan Pengesahan.pdf Download (337kB)
	Text abstrak.pdf Download (146kB)
	Text BAB 1.pdf Download (335kB)
	Text BAB 4.pdf Download (86kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (109kB)
	Text Cover.pdf Download (254kB)
	Text Skripsi Rizky Hanif FULL.docx Download (279kB)

Abstract

Prinsip Common Heritage of Mankind (CHM) merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum internasional yang bertujuan untuk memastikan bahwasanya sumber daya di wilayah-wilayah yang berada di luar yurisdiksi nasional seperti dasar laut internasional (Area), ruang angkasa, dan wilayah Antartika dimanfaatkan secara adil dan berkelanjutan demi kepentingan seluruh umat manusia. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pengaturan pemanfaatan keanekaragaman hayati laut di luar yurisdiksi nasional?, dan bagaimanakah prinsip Common Heritage of Mankind pada pemanfaatan keanekaragaman hayati laut di luar wilayah yuridiksi nasional?. Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui pengaturan pemanfaatan keanaragaman hayati laut di luar yurisdiksi nasional; dan Untuk mengetahui prinsip Common Heritage of Mankind pada pemanfaatan wilayah di luar yurisdiksi nasional. Manfaat dari penelitian ialah sebagai pertimbangan dalam menentukan prinsip untuk kebijakan yang berhubungan dengan pengaturan keanekaragaman hayati di luar laut yuridiksi nasional. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini, seperti pendekatan konseptual, historis, dan perundang-undangan dan tipe pendekatan yuridis normatif. penelitian ini menelaah instrumen hukum internasional utama seperti Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 (UNCLOS),dan perjanjian BBNJ, serta peran lembaga seperti International Seabed Authority (ISA). Hasil kajian mencerminkan bahwasanya meskipun prinsip CHM telah diadopsi secara formal dalam beberapa rezim internasional, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk dominasi negara maju, kurangnya mekanisme distribusi manfaat yang efektif, serta keterbatasan kapasitas negara berkembang dalam partisipasi aktif. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan kerangka hukum dan kelembagaan internasional untuk memastikan bahwasanya eksploitasi sumber daya di wilayah-wilayah tersebut benar-benar mencerminkan harmonisasi antar negara untuk menciptakan keadilan, solidaritas global, dan keberlanjutan. Kata Kunci: Keanekaragaman Hayati, Di Luar Yuridiksi Nasional, Common Heritage Of Mankind

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	HANIF
Date Deposited:	07 Jul 2025 06:53
Last Modified:	07 Jul 2025 06:53
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/81638

Actions (login required)

View Item