PENGATURAN TINDAK PIDANA DEEPFAKE PORN ARTIFICIAL INTELEGENCE (AI) DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANG DI INDONESIA

Sonia, Sonia (2025) PENGATURAN TINDAK PIDANA DEEPFAKE PORN ARTIFICIAL INTELEGENCE (AI) DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANG DI INDONESIA. S2 thesis, Hukum Kepidanaan.

	Text FULL TESIS SONIA P2B123029.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text COVER TESIS.pdf Download (64kB)
	Text COVER TESIS.pdf Download (64kB)
	Text Halaman Persetujuan Halaman Pengesahan.pdf Download (4MB)
	Text Abstrak.pdf Download (49kB)
	Text BAB 1.pdf Download (416kB)
	Text BAB V.pdf Download (48kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (189kB)

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian adalah mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban tindak pidana Deepfake Porn berbasis AI. Dengan Tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana pengaturan tindak pidana Deepfake Porn berbasis AI dalam peraturan perundang-undangan? 2)Bagaimana kebijakan hukum terhadap tindak pidana Deepfake Porn AI? Dengan perumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginvertarisasi, mensistematisasi dan menginterpretasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Pengaturan tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana Deepfake Porn dikenakan hukuman UU ITE, UU Pornografi dan UU TPKS karena adanya kekaburan norma hukum yang mengatur tentang Deepfake Porn berbasis AI 2) kebijakan pidana terhadap tindak pidana Deepfake Porn berbasis AI sangat penting mengingat tidak adanya regulasi yang mengatur mengenai masalah digital ini dengan spesifik, sehingga pertanggungjawaban dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tersebut tidak optimal, efektif dan efisien. Rekomendasi diberikan: 1) Indonesia harus mulai menyempurnakan ketentuan terkait tindak pidana Deepfake Porn berbasis AI. 2) Penting untuk revisi aturan mengenai Deepfake Porn yang telah ada regulasinya agar lebih optimal dalam memberikan perlindungan serta penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana. Kata Kunci: Deepfake Porn, Artificial Intelligence, Hukum Pidana

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	SONIA
Date Deposited:	08 Jul 2025 04:33
Last Modified:	08 Jul 2025 04:33
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/81793

Actions (login required)

View Item