Transaksi Hubungan Seksual Melalui Michat Dalam Perspektif Perundang-Undangan

Salamah, Maydaria Putri (2025) Transaksi Hubungan Seksual Melalui Michat Dalam Perspektif Perundang-Undangan. S2 thesis, HUKUM KEPIDANAAN.

	Text TESIS FULL TEXT.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy
	Text COVER.pdf Download (133kB)
	Text cover - pengesahan.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (232kB)
	Text BAB I.pdf Download (499kB)
	Text BAB V.pdf Download (241kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (284kB)

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk menganalisis harmonisasi pengaturan transaksi hubungan seksual melalui Michat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan 2) untuk menganalisis penerapan hukum terhadap kasus transaksi seksual melalui Michat. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) terdapat disharmonisasi di dalam peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan transaksi hubungan seksual atau prostitusi (pelacuran) melalui aplikasi berbasis pesan Michat di Indonesia yang mana peraturan yang menjadi sandaran untuk menjerat pelaku terdapat pada KUHP, UU ITE, UU Pornografi, UU TPPO, dan UU TPKS yang mana masih terdapat ketidakterpaduan antara setiap peraturan perundang-undangan sehingga menciptakan ketidak pastian hukum. 2) penerapan hukum terhadap tindak pidana pelacuran atau prostitusi atau transaksi hubungan seksual melalui aplikasi berbasis pesan Michat yang ada di Indonesia memiliki penerapan yang masih menggunakan peraturan lama dan belum memaksimalkan UU TPKS yang merupakan salah satu dari peraturan mengenai pelacuran. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya harmonisasi antara peraturan yang satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang masih satu tingkatan. Penting untuk pemangku kebijakan dan penegak hukum untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dari setiap peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan tindak pidana pelacuran atau prostitusi agar tidak adanya ketidak selarasan dan ketidak adilan serta melindungi kepastian hukum bagi masyarakat Kata kunci: Transaksi Hubungan Seksual, Pelacuran, Michat

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	Maydaria S
Date Deposited:	08 Jul 2025 04:33
Last Modified:	08 Jul 2025 04:33
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/81827

Actions (login required)

View Item