PENGAWASAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN PASIR DI KABUPATEN SAROLANGUN

ALHUDA, MUHAMMAD ARYA (2025) PENGAWASAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN PASIR DI KABUPATEN SAROLANGUN. S1 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

	Text ABSTRAK SKRIPSI.pdf Download (173kB)
	Text BAB I.pdf Download (476kB)
	Text BAB IV.pdf Download (168kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (401kB)
	Text Lembar pengesahan skripsi.pdf Download (1MB)
	Text skripsi_Muhammad Arya Alhuda_B10020284.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan perizinan usaha pertambangan pasir di Kabupaten Sarolangun; serta bentuk pengawasan perizinan usaha pertambangan pasir di Kabupaten Sarolangun. Jenis penelitian adalah yuridis empiris yaitu penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan dengan jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kewenangan perizinan usaha pertambangan pasir di Kabupaten Sarolangun dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Jambi yang dalam hal teknis diselenggarakan oleh DPMPTSP Provinsi Jambi dalam bentuk kewenangan delegatif berupa penyelenggaraan perizinan, seperti penerbitan izin bagi usaha tambang pasir dan kewenangan terhadap aspek pengusahaan dari tambang pasir tersebut sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Bentuk pengawasan perizinan usaha pertambangan pasir di Kabupaten Sarolangun berupa pengawasan secara represif dengan cara memberikan sanksi administrative berupa peringatan tertulis, denda, penghentian sementara atau sebagian seluruh kegiatan pertambangan, serta pencabutan SIPB. Namun pengawasan ini kurang berjalan dengan optimal karena belum adanya sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar izin karena belum adanya pengaturan yang jelas terkait kewenangan pengawasan antara DPMPTSP Provinsi Jambi dengan inspektur tambang. Dari hasil penelitian ini perlu adanya pengaturan lebih lanjut terkait dengan pengawasan represif terhadap usaha pertambangan pasir, sehingga DPMPTSP bisa menerapkan aturan tersebut dan pengawasan dapat berjalan dengan optimal, serta pengaturan terkait dengan kewenangan yang dimiliki DPMPTSP terkait penyelenggaraan perizinan bersifat delegatif. Kata kunci: pengawasan, perizinan, usaha pertambangan pasir

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	pengawasan, perizinan, usaha pertambangan pasir
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Alhuda
Date Deposited:	08 Jul 2025 04:43
Last Modified:	08 Jul 2025 04:43
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/81848

Actions (login required)

View Item