PERTANGGUNG JAWABAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP AKTA JUAL BELI YANG MENYEBABKAN AKTANYA BATAL DEMI HUKUM

Ningrum Fitria, Hasparrini (2025) PERTANGGUNG JAWABAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP AKTA JUAL BELI YANG MENYEBABKAN AKTANYA BATAL DEMI HUKUM. S2 thesis, Kenotariatan.

	Text THESIS FIX CETAK KERAS.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text COVER.pdf Download (115kB)
	Text Pengesahan tesis ririn 2.pdf Download (620kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (202kB)
	Text BAB 1.pdf Download (573kB)
	Text BAB V.pdf Download (117kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (221kB)

Abstract

Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat akta autentik sebanding dengan tanggung jawabnya, karena pertanggungjawaban tersebut terus melekat kepada PPAT meskipun PPAT tersebut sudah pensiun, sebagaimana dituangkan dalam Peratutan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016. Ada masa dimana PPAT khilaf sehingga terjadi kesalahan dalam membuat akta autentik, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, sehingga ketika hal tersebut terjadi dikemudian hari dan menimbulkan kerugian kepada para pihak.Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab PPAT sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi para pihak dalam akta yang dibuatnya berdasarkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Medan Nomor 115/PDT/2018/PT.Mdn. dan akibat batal demi hukumnya Akta Jual Beli terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagaimana Putusan Banding Nomor 115/PDT/2018/PT.Mdp. Sedangkan Dalam kasus Putusan Nomor 126/Pdt/2018/PT.YYK dimana dalam pembuatan akta tersebut terdapat kehendak yang berbeda yaitu awalnya hanya melakukan pinjam meminjam uang dengan jaminan sertifikat tanah, namun ternyata yang memberi pinjaman (tergugat) kemudian membawa si penggugat untuk membuat Akta Jual Beli (AJB) dihadapan PPAT bukan Perjanjian Jual Beli (PJB) yang seharusnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 115/PDT/2018/PT.Mdn. Akta nya batal demi hukum, Sedangkan Putusan Nomor 126/Pdt/2018/PT.YYK Aktanya dianggap sah.

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Kenotariatan
Depositing User:	Hasparrini Ningrum Fitria
Date Deposited:	08 Jul 2025 04:37
Last Modified:	08 Jul 2025 04:37
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/81954

Actions (login required)

View Item