Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Khusus Terhadap Anak Melalui Kebijakan Kota Layak Anak

Syai Saladin, Umar (2025) Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Khusus Terhadap Anak Melalui Kebijakan Kota Layak Anak. S1 thesis, Universitas Jambi.

	Text SKRIPSI FULL.pdf Download (5MB)
	Text COVER.pdf Download (33kB)
	Text PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.pdf Download (902kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (209kB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf Download (325kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (332kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan lembaga-lembaga pemerintah daerah serta mekanisme yang dijalankan dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak guna mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Jambi. Perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban negara, pemerintah, dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis Normatif dengan pendekatan kualitatif, berfokus pada kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Jambi dalam penanganan kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah melalui berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki kewenangan yang jelas dalam perlindungan anak, termasuk pelayanan terhadap anak korban. Kota Jambi telah memiliki dasar hukum berupa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak dan Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Meski demikian, data menunjukkan masih tingginya angka kekerasan terhadap anak, sehingga implementasi kebijakan perlu dievaluasi dan diperkuat, khususnya dari aspek pengawasan, pencegahan, serta keterlibatan aktif masyarakat dan lembaga terkait. Kata kunci: Perlindungan Anak, pemerintah daerah, kota layak anak, kewenangan, kebijakan perlindungan. This study aims to analyze the authority of local government institutions and the mechanisms implemented in providing special protection for children in order to realize a Child-Friendly City in Jambi City. Protection of children is an obligation of the state, government, and local government as regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. This study uses an empirical legal method with a qualitative approach, focusing on the performance of the Jambi City Community Empowerment, Women, and Child Protection Service in handling cases of violence and exploitation against children. The results of the study show that the local government through various Regional Apparatus Organizations (OPD) has clear authority in child protection, including services for child victims. Jambi City already has a legal basis in the form of Regional Regulation Number 3 of 2024 concerning the Implementation of Child-Friendly Cities and Regional Regulation Number 5 of 2017 concerning the Implementation of Child Protection. However, the data shows that the rate of violence against children is still high, so that policy implementation needs to be evaluated and strengthened, especially in terms of supervision, prevention, and active involvement of the community and related institutions. Keywords: Child Protection, local government, child-friendly city, authority, protection policy.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KD England and Wales K Law > KD England and Wales > KDC Scotland
Depositing User:	SYAI SALADIN UMAR
Date Deposited:	08 Jul 2025 07:24
Last Modified:	08 Jul 2025 07:24
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/82093

Actions (login required)

View Item