PERLINDUNGAN HUKUM AHLI WARIS ATAS HARTA WARIS DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Sjam, Affa (2025) PERLINDUNGAN HUKUM AHLI WARIS ATAS HARTA WARIS DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN. S2 thesis, Kenotariatan.

	Text TESIS AFFA SJAM.pdf Restricted to Repository staff only Download (719kB)
	Text COVER TESIS AFFA.pdf Download (31kB)
	Text PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN TESIS AFFA.pdf Download (2MB)
	Text ABSTRAK AFFA.pdf Download (8kB)
	Text BAB I.pdf Download (364kB)
	Text BAB V.pdf Download (7kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (10kB)

Abstract

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap ahli waris atas harta waris dalam perspektif peraturan perundang undangan dan akibat hukum yang timbul terhadap harta warisan yang dijadikan jaminan tidak mendapat persetujuan ahli waris atas harta waris. Tipe penelitian ini yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil penelitian yaitu Perlindungan hukum terhadap ahli waris atas harta warisan dalam perspektif perundang-undangan yaitu ahli waris yang tidak mendapatkan hak waris. Dengan adanya situasi di mana salah satu ahli waris menguasai harta waris, ini bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak mutlak yang diatur dalam Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akibat hukum yang timbul terhadap harta warisan yang dijadikan jaminan tidak mendapat persetujuan ahli waris atas harta warisan adalah batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat objektif maka perjanjian batal demi hukum. Sertifikat tanah waris diagunkan oleh ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya, dalam hukum perjanjian, sebuah perjanjian yang dibuat oleh orang yang tidak berwenang mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Mengingat bunyi Pasal 1320 KUH Perdata supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, yang dijaminkan tidak meminta persetujuan seluruh ahli waris atau tanpa sepengetahuan salah satu ahli waris, maka proses pengajuan APHT tidak bisa dilakukan. Patut dicatat, pada saat pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan APHT, harus sudah ada keyakinan pada Notaris atau PPAT yang bersangkutan. Kata kunci : Ahli Waris, Harta Warisan dan Jaminan Bank

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Kenotariatan
Depositing User:	AFFA SJAM
Date Deposited:	09 Jul 2025 03:32
Last Modified:	09 Jul 2025 03:32
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/82416

Actions (login required)

View Item