REFORMULASI KEDUDUKAN HUKUM DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN MUI) DALAM SISTEM KELEMBAGAAN NEGARA DI INDONESIA

Pofrizal, Pofrizal REFORMULASI KEDUDUKAN HUKUM DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN MUI) DALAM SISTEM KELEMBAGAAN NEGARA DI INDONESIA. Universitas Jambi.

	Text FULL DISERTASI POFRIZAL.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB)
	Text Pofrizal (Disertasi) Cover.pdf Download (36kB)
	Text Lembar Pengesahan Pofrizal.pdf Download (283kB)
	Text Lembar Peretujuan Pofrizal.pdf Download (189kB)
	Text Pofrizal (Disertasi) Abstrak.pdf Download (195kB)
	Text Pofrizal (Disertasi) Bab I.pdf Download (672kB)
	Text Pofrizal (Disertasi) Bab VI.pdf Download (318kB)
	Text Pofrizal (Disertasi) Daftar Pustaka.pdf Download (554kB)

Abstract

Landasan hukum pendirian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menjadi faktor penyebab ketidakpastian kedudukan hukumnya pada sistem kelembagaan negara. Penelitian ini menggagas model reformulasi bagi kedudukan hukum Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam sistem kelembagaan negara. Kajian yang dilakukan bertitiktolak dari status kelembagaan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan landasan hukum pendiriannya untuk kemudian diharmonisasikan dengan sistem negara di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan eksisting Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam sistem kelembagaan negara di Indonesia, mengetahui dan menganalisis arah politik hukum kelembagaannya dan mengkaji model reformulasi yang ideal bagi lembaga tersebut. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimanakah eksistensi Dewan Syariah Nasiona Majelis Ulama Indonesia dalam sistem kelembagaan negara saat ini, bagaimanakah politik hukum dan seputar kedudukannya dalam sistem kelembagaan dan bagaimanakah pola reformulasi yang ideal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan melakukan kajian terhadap tiga lapisan ilmu hukum, yakni dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum. Untuk menjawab permasalahan digunakan pendekatan peraturan perundang�undangan, pendekatan sejarah, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dengan metode kajian studi filsafat hukum dan dianalis menggunakan metode interpretasi hukum. Hasil penelitian, bahwa kedudukan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam sistem kelembagaan negara di Indonesia adalah sebagai lembaga Quango yang tidak memiliki kepastian dalam struktur sistem kelembagaan serta memiliki kerentanan dalam internal organisasi. Terdapat disharmoni dalam hal landasan hukum pendirian dan hubungan hukum antara Dewan Syariah Nasional dengan Dewan Pengawas Syariah dimana saat ini arah politik hukum pemerintah menginginkan adanya perbaikan kelembagaan. Model reformulasi yang ideal adalah membentuk lembaga negara nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Penelitian merekomendasikan perlu dilakukan perubahan pada status kelembagaan Dewan Syariah Nasional untuk menjadi lembaga negara independen yang didirikan berdasarkan peraturan perundang�undangan yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang baik.

Type:	Article
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Pofrizal
Date Deposited:	09 Jul 2025 06:43
Last Modified:	09 Jul 2025 06:43
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/82685

Actions (login required)

View Item