REKONSTRUKSI HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA

Badoyo, Septa REKONSTRUKSI HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA. Universitas Jambi.

	Text FULL DISERTASI SEPTA.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)
	Text DISERTASI SEPTA BADOYO - Cover.pdf Download (131kB)
	Text DISERTASI SEPTA BADOYO -Abstrak.pdf Download (180kB)
	Text DISERTASI SEPTA BADOYO -Bab I.pdf Download (478kB)
	Text DISERTASI SEPTA BADOYO - Bab VI.pdf Download (225kB)
	Text Lembar Persetujuan Septa.pdf Download (170kB)
	Text Lembar Pengesahan Septa.pdf Download (260kB)
	Text DISERTASI SEPTA BADOYO -Daftar Pustaka.pdf Download (244kB)

Abstract

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin menjadi masalah serius, terutama di kalangan remaja, yang menimbulkan dampak buruk terhadap individu dan masyarakat. Sistem hukum yang ada saat ini dianggap kurang efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika, terutama terkait dengan pengaturan sanksi pidana dan rehabilitasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana harmonisasi pengaturan sanksi hukum pidana terhadap penyalahguna narkotika, bagaimana kebijakan double track system mempengaruhi kebijakan rehabilitasi, dan bagaimana konstruksi pengaturan yang ideal untuk mewujudkan keadilan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta kebijakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat sanksi pidana yang tegas terhadap penyalahguna narkotika, penerapan rehabilitasi yang lebih manusiawi masih kurang diterapkan secara optimal. Implementasi double track system yang menggabungkan hukuman pidana dan rehabilitasi terbukti dapat memberikan peluang pemulihan bagi pecandu narkotika. Namun, masih terdapat disparitas dalam penerapan hukuman yang perlu diperbaiki. Saran dari penelitian ini adalah perlunya rekonstruksi hukum terkait penyalahgunaan narkotika dengan menyeimbangkan antara penegakan hukum pidana dan kebijakan rehabilitasi medis dan sosial. Selain itu, penegak hukum harus lebih cermat dalam membedakan antara pecandu narkotika yang membutuhkan rehabilitasi dan pelaku tindak pidana narkotika yang harus dijatuhi pidana.

Type:	Article
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	BADOYO
Date Deposited:	09 Jul 2025 07:24
Last Modified:	09 Jul 2025 07:24
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/82724

Actions (login required)

View Item