Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Dalam Sengketa Tanah Berdasarkan Perspektif Peraturan Perundang-undangan

Putra, Rivardi Dwi (2026) Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Dalam Sengketa Tanah Berdasarkan Perspektif Peraturan Perundang-undangan. S2 thesis, Indra Giri.

	Text 1. Cover.pdf Download (41kB)
	Text Halaman persetujuan Tesis.pdf Download (618kB)
	Text Halaman Pengesahan Tesis.pdf Download (633kB)
	Text 4. Abstrak.pdf Download (14kB)
	Text BAB I.pdf Download (366kB)
	Text BAB V.pdf Download (16kB)
	Text 7. Daftar Pustaka.pdf Download (164kB)
	Text 8. Full Tesis Rivardi.pdf Download (952kB)

Abstract

Seiring dengan upaya digitalisasi administrasi pertanahan melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023, penggunaan sertifikat tanah elektronik dan tanda tangan elektronik menjadi semakin relevan. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan fundamental, yaitu adanya kekaburan dan ketidakharmonisan hukum antara peraturan umum seperti UU ITE dengan peraturan sektoral di bidang pertanahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tanda tangan elektronik saat ini masih bersifat umum dan belum terintegrasi secara sektoral. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai prosedur verifikasi, standar teknis, otoritas pejabat penandatangan, dan kekuatan pembuktian dokumen elektronik pertanahan dalam sengketa. Kekaburan ini berisiko melemahkan posisi sertifikat elektronik sebagai alat bukti yang sah dan dapat memicu penolakan di pengadilan. Sebagai solusinya, penelitian ini merumuskan konsep pengaturan ideal yang komprehensif. Konsep tersebut mencakup harmonisasi regulasi secara vertikal dan horizontal untuk menyelaraskan UU ITE dengan hukum pertanahan, serta penetapan standar teknis yang baku untuk menjamin autentikasi, integritas, dan non-repudiasi tanda tangan elektronik. Diusulkan pula penguatan peran dan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan notaris dalam ekosistem digital. Pada akhirnya, konsep ini bertujuan untuk menegaskan kedudukan hukum dokumen elektronik pertanahan agar memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan akta otentik. Dengan demikian, diharapkan dapat terwujud sistem administrasi pertanahan digital yang tidak hanya efisien, tetapi juga memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang kuat bagi masyarakat

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Kenotariatan
Depositing User:	Rivardi Dwi Putra
Date Deposited:	10 Jul 2025 04:06
Last Modified:	10 Jul 2025 04:06
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/83037

Actions (login required)

View Item