PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENDISTRIBUSIAN KONTEN ASUSILA DI MEDIA SOSIAL

arya maulana, alamsyah (2025) PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENDISTRIBUSIAN KONTEN ASUSILA DI MEDIA SOSIAL. pampas.

	Text SKRIPSI ARYAaa.pdf Download (684kB)
	Text ABSTRAK ARYA -.pdf Download (90kB)
	Text COVER ARYA .pdf Download (19kB)
	Text BAB 1 ARYA.pdf Download (257kB)
	Text BAB 4 ARYA.pdf Download (65kB)
	Text Pengesahan Arya Maulana Alamsyah B10018106.pdf Download (115kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA ARYA.pdf Download (143kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Pendistribusian Konten Asusila di Media Sosial. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana yang menggunakan media elektronik sebagai sarana pendistribusiannya ? Metode penelitian yuridis normatif, sifat penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskkriptif, data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui pendekatan perundang-undangan (Statute approach, Pendekatan konseptual (conceptual approach), Pendekatan Kasus (case approch) alat pengumpulan data yang dilakukan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisa kualitatif. Hasil penelitian Tindak pidana melanggar kesusilaan didepan umum, khususnya pendistribusian konten bermuatan asusila serta pertanggungjawabannya, beberapa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tindak pidana secara Lex Generalis terdapat dalam Pasal 282 KUHP, lalu aturan bersifat Lex Specialis terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. Dalam pembahasan ini terfokus pada tindak pidana yang objeknya melibatkan “Informasi atau Dokumen Elektronik” yang bermuatan melanggar kesusilaan. Aturan khusus yang digunakan adalah Pasal 27 ayat (1). hakim dalam memutus perkara video asusila kebaya merah, sesuai dengan surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum dimana pada perkara ini Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal yang berisi tanpa hak dan melawan hukum tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melnggar kesusilaan dan diancam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tranksasi Elektronik.

Type:	Article
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	ALAMSYAH
Date Deposited:	10 Jul 2025 08:12
Last Modified:	10 Jul 2025 08:12
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/83309

Actions (login required)

View Item