KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEJAKSAAN DALAM PEMUNGUTAN TUNGGAKAN PAJAK DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Mendrofa, Nico Kristian KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEJAKSAAN DALAM PEMUNGUTAN TUNGGAKAN PAJAK DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Universitas Jambi.

	Text Tesis_Niko_MH revisi sidang.pdf Download (1MB)
	Text Full Niko_MH revisi sidang.pdf Download (1MB)
	Text COVER TESIS.pdf Download (157kB)
	Text Persetujuan.pdf Download (49kB)
	Text Pengesahan.pdf Download (70kB)
	Text ABSTRAK TESIS.pdf Download (153kB)
	Text ABSTRAK TESIS.pdf Download (153kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (298kB)
	Text BAB V PENUTUP.pdf Download (152kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (298kB)
	Text TESIS NICO BAB 1.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis bentuk kerjasama antara pemerintah daerah dengan Kejaksaan dalam pemungutan tunggakan pajak daerah Kabupaten/Kota di Indonesia; dan 2) untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan hukum kewenangan pemerintah daerah dan Kejaksaan dalam pemungutan tunggakan pajak daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterprestasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Bentuk kerjasama antara pemerintah daerah dengan Kejaksaan dalam pemungutan tunggakan pajak daerah Kabupaten/Kota di Indonesia bahwa penegakan hukum pajak melalui sosialisasi, mediasi, pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan pemasukan dari pajak daerah didasari dengan Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, namun bentuk penyelesaian ini bertentangan dengan Undang-Undang Ketententuan Umum Perpajakan yang sama sekali tidak memberikan kewenangan kepada lembaga lain selain DPPKAD Kabupaten Bandung Barat dan Bapenda Kota Bekasi untuk melakukan penyelesaian tunggakan pajak. Selain itu, Undang-Undang Ketententuan Umum Perpajakan hingga saat ini belum mengatur mengenai legalitas dari mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian tunggakan pajak; 2) Keabsahan hukum kewenangan pemerintah daerah dan Kejaksaan dalam pemungutan tunggakan pajak daerah Kabupaten/Kota di Indonesia bahwa Undang-Undang Ketententuan Umum Perpajakan hingga saat ini belum mengatur mengenai legalitas dari mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian tunggakan pajak

Type:	Article
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KD England and Wales K Law > KD England and Wales > KDC Scotland
Depositing User:	MENDROFA
Date Deposited:	10 Jul 2025 08:01
Last Modified:	10 Jul 2025 08:01
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/83390

Actions (login required)

View Item