ANALISIS PENGATURAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SATU PASANGAN CALON BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ambarsari, Nony (2025) ANALISIS PENGATURAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SATU PASANGAN CALON BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. S1 thesis, Hukum Tata Negara.

	Text SKRIPSI FULL NONY AMBARSARI.pdf Restricted to Repository staff only Download (24MB)
	Text COVER .pdf Download (106kB)
	Text HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI NONY AMBARSARI.pdf Download (185kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (542kB)
	Text BAB 1.pdf Download (673kB)
	Text BAB 4.pdf Download (434kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (438kB)

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan manifestasi dari prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, dalam praktiknya, fenomena satu pasangan calon dalam Pilkada menjadi permasalahan tersendiri yang menimbulkan perdebatan dari aspek hukum dan demokrasi. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah serta mengkaji keabsahannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan konstitusi.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon telah diakomodasi secara legal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Meskipun demikian, mekanisme tersebut menimbulkan potensi pelanggaran terhadap prinsip demokrasi yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, karena menghilangkan esensi kompetisi politik yang adil. Keberadaan kolom kosong dalam surat suara sebagai bentuk pilihan alternatif belum sepenuhnya mampu merepresentasikan demokrasi yang substantif. Diperlukan evaluasi terhadap norma hukum yang ada agar lebih selaras dengan nilai-nilai demokrasi konstitusional, termasuk revisi ambang batas pencalonan kepala daerah, serta penguatan peran partai politik dalam menciptakan iklim kompetisi yang sehat.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Ambarsari
Date Deposited:	11 Jul 2025 04:08
Last Modified:	11 Jul 2025 04:08
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/83632

Actions (login required)

View Item