KEPASTIAN HUKUM PENERBITAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS YANG DIBUAT OLEH NOTARIS

SYAPUTRA IDRIS, MUHAMMAD SADDAM (2025) KEPASTIAN HUKUM PENERBITAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS YANG DIBUAT OLEH NOTARIS. universitas jambi. (Submitted)

	Text TESIS MUHAMMAD SADDAM SYAPUTRA IDRIS .pdf Restricted to Repository staff only Download (954kB)
	Text COVER SADDAM.pdf Download (115kB)
	Text HALAMAN PERSETUJUAN DAN HALAMAN PENGESAHAN SADDAM.pdf Download (176kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (68kB)
	Text BAB 1.pdf Download (327kB)
	Text BAB V.pdf Download (54kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (88kB)

Abstract

Tujuan Penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kewenangan notaris dalam pembuatan surat keterangan ahli waris dan kepastian hukum surat keterangan ahli waris yang di buat oleh notaris. Tipe penelitian ini yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan kasus dan pendekatan historis. Hasil penelitian Pengaturan wewenang Notaris dalam membuat Akta hak mewaris terhadap KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bukan dengan kukuh pengaturan wewenang Notaris dalam pembuatan Akta waris, tetapi tentang wewenang Notaris yang tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang sangat luas pada pembuatan akte mengenai segala Akta, dapat dijadikan petunjuk utama untuk Notaris dalam pembuatan Akta hak waris kecuali yang semasa ini didasarkan atas hukum adat kebiasaan. Pemeriksaan Akta hak waris yang dibuat oleh Notaris berlainan dengan seorang ahli waris ialah bergantung atas kebijakan Pengadilan dengan memutuskan Akta hak waris mana yang autentik kepada seorang ahli waris dan Mengatasi tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang berhak/berwenang membuat bukti sebagai ahli waris dan pejabat/institusi yang membuatnya dan menimbulkan kerancuan dan berkesan diskriminatif dan dalam rangka perlunya kepastian hukum yang bersifat demokratis dan berkeadilan, maka perlu ditentukan satu bentuk fomalitas bukti sebagai ahli waris dan satu- satunya institusi atau pejabat yang berwenang membuatnya, sehingga tercipta kepastian hukum.

Type:	Article
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Kenotariatan
Depositing User:	Muhammad Saddam Syaputra Idris
Date Deposited:	15 Jul 2025 07:50
Last Modified:	03 Aug 2025 10:56
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/83748

Actions (login required)

View Item