ANALISIS YURIDIS PERGANTIAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PEWAKILAN RAKYAT (DPR) OLEH PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Fitriana, Laila ANALISIS YURIDIS PERGANTIAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PEWAKILAN RAKYAT (DPR) OLEH PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. ANALISIS YURIDIS PERGANTIAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PEWAKILAN RAKYAT (DPR) OLEH PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

	Text skripsi..pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text COVER.pdf Download (27kB)
	Text surat pengesahan..pdf Download (649kB)
	Text BAB I (12).pdf Download (398kB)
	Text BAB KESIMPULAN.pdf Download (216kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (224kB)
	Text ABSTRAK (2).pdf Download (244kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis mengenai pergantian calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) oleh partai politik sebelum pelantikan resmi, dalam konteks pemilihan umum legislatif di Indonesia. Fenomena ini menjadi polemik karena calon yang telah dinyatakan terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat digantikan oleh partai politik pengusung, meskipun belum resmi dilantik, dan kerap kali belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, termasuk berbagai putusan KPU dan kasus hukum aktual yang terjadi dalam Pemilu 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik memiliki kewenangan yang signifikan dalam proses pergantian calon, yang berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam prinsip kedaulatan rakyat dan hak pilih konstituen. Meskipun hak recall diakui secara hukum, namun mekanismenya masih rentan disalahgunakan dan belum memberikan kepastian hukum yang adil bagi calon terpilih maupun pemilih. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang lebih komprehensif dan mekanisme pengawasan yang ketat untuk menjamin keadilan dan kedaulatan rakyat dalam pemilu legislatif.

Type:	Article
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Fitriana
Date Deposited:	14 Jul 2025 03:18
Last Modified:	14 Jul 2025 03:18
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/83846

Actions (login required)

View Item