Aritonang, Daniel (2025) Peran Badan Pemusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 (Study Kasus desa Teluk Kulbi Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat). S1 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.
![]() |
Text
COVER.pdf Download (21kB) |
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (7kB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (379kB) |
![]() |
Text
BAB IV.pdf Download (11kB) |
![]() |
Text
Full Skripsi Daniel.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (201kB) |
![]() |
Text
Lembar Persetujuan dan Pengesahan.pdf Download (840kB) |
Abstract
ABSTRAK Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa bersama Kepala Desa. BPD sebagai lembaga legislatif desa memiliki fungsi pengawasan untuk mengawasi kinerja Kepala Desa dalam melakukan pembangunan terutama dalam perencanaan pembangunan desa. Desa Perencanaan pembangunan desa adalah suatu proses strategis yang dirancang oleh pemerintah desa, dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat secara partisipatif, untuk memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya desa agar mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan. Masyarakat sebagai subjek pembangunan berarti masyarakat harus didorong untuk berpartisipasi dan aktif dalam proses pembangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Badan Pemusyawaratan Desa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa peran Badan Pemusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan desa dan apa kendala Badan Pemusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan desa. Tipe penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Desa Teluk Kulbi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran BPD dalam perencanaan pembangunan desa studi kasus pada Desa Teluk Kulbi Kecamatan Batara Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat tiga indikator yaitu 1) Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. 2) Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat. 3) Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa. Serta terdapat kendala yaitu 1) Partisipasi Anggota BPD dalam Rapat yang Masih Kurang. 2) Kurangnya dalam hal Pendidikan. 3) Sarana. Kata Kunci : Peranan Badan Pemusyawaratan Desa, Perencanaan Pembangunan Desa
Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Peranan Badan Pemusyawaratan Desa, Perencanaan Pembangunan Desa |
Subjects: | L Education > L Education (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | ARITONANG |
Date Deposited: | 14 Jul 2025 07:53 |
Last Modified: | 01 Aug 2025 07:51 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/84107 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |