ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DESERSI SECARA IN ABSENTIA

Alfaridzi, Sutan and Arfa, Nyimas and Rakhmawati, Dessy (2025) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DESERSI SECARA IN ABSENTIA. S1 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

	Text Skripsi.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Cover Skripsi.pdf Download (103kB)
	Text persetujuan dan pengesahan skripsi.pdf Download (240kB)
	Text Abstrak.pdf Download (213kB)
	Text BAB 1.pdf Download (581kB)
	Text BAB 4.pdf Download (277kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (256kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk dapat Mengetahui dan menganalisis mengenai pengaturan dan pelaksanaan penyelesaian tindak pidana desersi secara in absentia. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimanakah pengaturan mengenai penyelesaian tindak pidana desersi yang di lakukan secara in absentia?, 2)Bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian desersi secara in absentia dilihat dari beberapa putusan pengadilan militer?. Metode Penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pengaturan penyelesaian tindak pidana desersi secara in absentia di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan militer yang terdapat dalam pasal 124 sampai dengan pasal 164. Dalam pasal 143 menentukan batasan waktu harus sudah 6 bulan setelah pelimpahan berkas ke pengadilan militer baru dapat dilakukannya pemeriksaan dan di putus dalam persidangan secara in absentia yang bertentangan dengan asas peradilan cepat dalam hal ini ialah terdakwa yang melakukan desersi dalam keadaan perang. Selanjutnya tidak terdapat peraturan yang memberikan perlindungan hukum kepada terdakwa tindak pidana desersi yang tidak hadir lebih dari 30 hari, seharusnya diberikan satu kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki diri, tetapi harus di berikan sanksi yang tegas kepada terdakwa yang melakukan untuk kedua kalinya, 2)Pelaksanaan penyelesaian tindak pidana desersi secara in absentia 4 tahap, pertama tahap penyidikan, kedua tahap penyerahan perkara, ketiga tahap pemeriksaan dalam persidangan, dan yang ke empat ialah tahap pelaksanaan putusan. Masih adanya penyimpangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam memutus tindak pidana desersi secara in absentia dalam waktu damai yang di mana memutus sebelum 6 bulan. Kata Kunci: Tindak pidana desersi, In absentia, Asas peradilan cepat, Perlindungan Hukum. This study aims to be able to find out and analyze the regulation and implementation of the settlement of the crime of desertion in absentia. The formulation of the problem in this study is: 1) How is the regulation regarding the settlement of the crime of desertion carried out in absentia?, 2) How is the implementation of the settlement of desertion in absentia seen from several military court decisions? The research method used is normative juridical with a research approach, namely the statutory, conceptual, and case approach. The results of this study indicate that: 1) The regulation of the settlement of the crime of desertion in absentia is regulated in Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice contained in articles 124 to 164. In article 143 determines the time limit must be 6 months after the transfer of the file to the military court before an examination can be carried out and decided in a trial in absentia which is contrary to the principle of speedy justice in this case is the defendant who deserted in a state of war. Furthermore, there are no regulations that provide legal protection to defendants in the crime of desertion who are absent for more than 30 days, they should be given one opportunity to improve themselves, but they must be given strict sanctions to defendants who do it for the second time, 2) Implementation of the settlement of the crime of desertion in absentia in 4 stages, the first is the investigation stage, the second is the case submission stage, the third is the examination stage in the trial, and the fourth is the stage of implementing the decision. There are still deviations made by law enforcement in deciding the crime of desertion in absentia in a peaceful time where they decide before 6 months. Keywords: Crime of desertion, In absentia, Principle of speedy trial, Legal protection.

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Crime of desertion, In absentia, Principle of speedy trial, Legal protection.
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Alfaridzi
Date Deposited:	15 Jul 2025 04:16
Last Modified:	01 Aug 2025 07:30
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/84314

Actions (login required)

View Item